Seminar Nasional Masa Depan Politik Islam Di Era Otonomi Pulitik Lokal Yang Demokratis

Ir. H. Muchammad Romahurmurziy, M.T., mengatakan, umat Islam punya andil sangat besar melalui berbagai macam gerakan, yang kesemuanya dalam kategori gerakan nasionalis Islami dalam melawan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Umat Islam juga punya andil besar dalam memperjuangan cita –cita bangsa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi parlementer, orde lama, orde baru sampai pada masa reformasi sekarang ini. Semua perjuangan umat Islam dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diimplementasikan melalui Politik Islam, yakni: segala aktgifitas dan tata kelola berbagsa dan berbegara dalam mengelola persoalan masyarakat sesuai dengan semangat syari’at Islam. Dengan membentuk partai-partai politik Islam.

Uniknya, Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, selalu dijadikan basis untuk memenangkan berbagai partai politik. Dan partai-partai politik Islam sendiri tidak pernah menjadi pemenang pemilu. Kondisi ini mengakibatkan, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berkuasa terhadap politik Islam menjadikan umat Islam tidak mendapat tempat yang layah untuk mengusung cita-cita Islam. Politik Islam masih selalu disudutkan dan diberi gambaran citra negatif dengan berbagai rekayasa memancing umat Islam untuk bertindak kekerasan dan kemudian dizalimi. Seperti : Peristiwa Tanjung Priok (600 umat Islam dibantai), Talangsari (pembantaian kyai dan santri, serta penduduk desa di Lampung) dan banyak lagi peristiwa aktifis Islam menjadi korban.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya ini, dalam Seminar Nasional dan Kuliah Umum bertajuk “Masa Depan Politik Islam Di Era Otonomi Politik Lokal Yang Demokratis”, di Convention Hall, kampus UIN Sunan Kalijaga, Rabu, 16 September 2015. Hadir pula dalam forum tersebut, Direktur Pascasarjana (Guru Besar) UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, sebagai panelis dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Syafiq Mahmadah Hanafi dan Ketua Jurusan Siyasah, Muhammad Nur.

Lebih jauh Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, memaparkan, dalam politik formal, kekuatan Islam terus ditekan. Tahun 1973, 4 partai Islam dipaksa gabung (NU, Permusi, Parti, PSII, gebung menjadi Parta Persatuan pembangunan (PPP)). Tahun 1977-1997 PPP ditekan dengan berbagai cara hingga semakin kecil. Hingga kini, meskipun partai Islam seperti PPP terus mengalami pengerdilan, partai-partai Islam di Indonesia pada umumnya dalam konteks lokal bisa menang di beberapa daerah. Kata Romi di hadapan 500-an mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Ke depan pihaknya optimis, politik Islam sesungguhnya masih mendapatkan tempat dalam masyarakat Isdonesia. Hal ini terlihat dari hasil Pemilu 2014, dimana perolehan suara parpol-parpol Islam mengalami peningkatan. Oleh karenanya Agar parpol-parpol Islam terus eksis dan bahkan bisa berkembang pesat, pihaknya mengajak umat Islam bersama parpol-parpol Islam untuk sejalan dengan politik demokratis, dan berperan aktif untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pihaknya juga mengajak para legislatif dan eksekutif dari parpol Islam untuk terus berupaya menegakkan syari’ah terelaborasi dengan hukum positif. Terbukti hal ini sudah bisa diperjuangkan di sejumlah daerah melalui perjuangan para legislatif dan eksekutif di daerah-daerah. Upaya ini akan semakin berhasil jika perolehan kursi legislatif dan eksekutif dari parpol Islam juga semakin besar.

Maka, diperlukan keberpihakan yang lebih dari umat Islam atas perjuangan politik Islam melalui Pemilu/Pemilukada. Tidak perlu “Negara Islam” atau “Khilafah Islamiyah” di Indonesia, demikian harap Romahurmuziy. (Weni Hidayati-Humas UIN Sunan Kalijaga).