Promosi Doktor Nursalim Tgl. 23 desember 2015

Press Release

Fatwa-Fatwa Ekonomi MUI Dukungan Berkembangnya Ekonomi Syari’ah

Tahun 1990-an ekonomi syari’ah mulai berkembang di Indonesia, ditandai dengan berdirinya bank muamalat. Karena tidak mengandalkan sistem bunga bank, perkembangan ekonomi syariah berpijak pada toloh ukur halal dan haram. Dan untuk mengukur halal dan haramnya produk ekonomi syari’ah, lembaga yang dipercaya mengeluarkan fatwa adalah MUI. Sementara, untuk memperkuat aspek syari’ah, MUI mendirikan Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Dengan berdirinya DSN, maka terdapat 3 jenis fatwa yang dikeluarkan MUI. Yakni Fatwa halal LP POM MUI, fatwa dari komisi fatwa MUI dan fatwa dari DSN. Pada saat yang sama, arah ekonomi Indonesia cenderung ke arah neoliberal. Ditandai dengan disepakatinya pasar bebas pada KTT APEC di Bogor 1994.

Dua hal kebijakan di atas menggugah Kepala KUA Kecamatan Temon, Kabupaten Sragen, Muh. Nursalim, M. Ag., melakukan riset yang mengkaji arah ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Putra kelahiran Sragen ini melakukan kajian hukum normatif terhadap buku-buku kumpulan fatwa MUI, kumpulan fatwa DSN MUI dan daftar produk halal di Indonesia. Karya riset Muh. Nursalim dipresentasikan untuk meraih gelar Doktor bidang Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, dengan mengangkat judul “Ideologi Neoliberalisme dan Populisme Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1990-2005”. Karya disertasi ini dipertahankan di hadapan tim penguji yang dipimpin Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, Ph.D., bertempat di Convention Hall, kampus setempat, Rabu, 23 Desember 2015.

Menurut Nur Salim, karya disertasinya memakai 3 analisa. – Analisa kritis Roberto Mangabiare Unger. Analisa ini mengkaji produk hukum bukan hanya secara obyektif formal, tetapi dikritisi secara sosial sehingga ditemukan keberpihakan ideologinya. Analisa ini sejalan dengan pemikiran hukum Louay Safi, pendekatan terpadu terhadap hukum Islam dan inferensi sosial. – Membandingkan dengan fatwa sejenis dari lembaga fatwa lain baik dalam maupun luar negeri. – Memakai analisa Maqasid Syari’ah.

Hingga promovendus bisa merumuskan bahwa: Karakter ideologi ekonomi fatwa-fatwa MUI pada umunya netral, yakni 87,4 persen. Di tengah-tengah kecenderungan arus globalisasi yang mengedepankan liberalisasi ekonomi, fatwa-fatwa ekonomi MUI ternyata tidak larut dalam pusaran globalisasi. Bahkan sejumlah fatwa (0,2 persen) cenderung membela kaun miskin (populis). Tapi ada juga fatwa-fatwa (12,4 persen) cenderung ke arah ideologi ekonomi neo-liberal. Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa ekonomi MUI tidak memiliki pola baku. Ada yang muncul segera setelah pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan. Misalnya pada fatwa tentang Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan fatwa tentang penggusuran. Untuk HaKI, awal diberlakukannya di Indonesia adalah ketika World Trade Organisation (WTO) membentuk TRIPs Council, yakni badan yang ada di bawah WTO yang bertugas mengawasi perdagangan HaKI. Indonesia sebagai negara anggota WTO akhirnya menerbitkan 7 UU yang berkaitan dengan HaKI (Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Merk, Hak Cipta).

Fatwa MUI kemudian terbit setelah terbit 7 UU terkait HaKI tersebut. Ini artinya umat Islam Indonesia apabila menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjimplak, memalsu, dan membajak hak atas kekayaan intelektual orang lain, bukan hanya telah melanggar hukum negara, tetapi juga berdosa di hadapan Allah SWT. Ketentuan ini berlaku untuk semua produk dan berlaku untuk semua umat Islam tanpa kecuali. Untuk fatwa penggusuran, indikator ideologi ekonomi neoliberalnya adalah ketika diperbolehkannya perusahaan asing mengikuti tender pada belanja negara. Dalam kaitan ini, belanja negara yang paling besar adalah untuk proyek-proyek infrastruktur, akibat alotnya pembebasan tanah. Maka pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 36 tahun 2005, tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 3 bulan setelah keluarnya Perpres tersebut, MUI mengeluarkan fatwa yang menyetujui Perpres tersebut. Fatwa itu berjudul “Fatwa tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum”.

Sementara indikator fatwa MUI itu populis secara ideologi misalnya fatwa tentang bolehnya shalat Jum’at 2 gelombang (ini bertentangan pendapan NU). Dan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri. Fatwa ini sangat membantu buruh pabrik dan buruh migrant wanita. Mereka terlindungi secara Syar’i. Artinya, perjuangan para wanita mencari nafkah diapresiasi oleh agama. Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme juga nampak pada konsideran. Misal pada fatwa HaKI. Fatwa ini jelas atas permintaan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), yaitu lembaga kumpulan berbagai perusahaan didirikan di Jakarta 2003.

Menurut promovendus, faktor yang memungkinkan terserapnya ideologi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa MUI adalah karena lembaga itu membatasi kriteria halal-haram pada 2 aspek : yakni zat dan akad. Untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dibatasi pada ada tidaknya unsur haram secara zat pada suatu produk. Sementara untuk bisnis syari’ah, Dewan Syari’ah Nasional hanya membatasi pada benar tidaknya suatu akad/kontrak. Ini untuk menghindari adanya unsur riba, gharar, tadlis, atau judi pada setiap transaksi bisnis. Faktor lain yang menyebabkan terserapnya ideologi neoliberalisme ke dalam fatwa MUI adalah memakaian hilah untuk mensiasati riba. Hilah menggambarkan pragmatisme MUI dalam mengembangkan ekonomi syari’ah untuk mengimbangi pesatnya perkembangan ekonomi modern, demikian papar Bapak 4 anak dari istri Wiwik Sri Hidayati Rohmah ini. (Weni Hidayati-Humas UIN Sunan Kalijaga).