Konferensi Internasional “ Negotiating The Gaps Between International Human Rights Law And Islamic Principles”

Belum semua prinsip hak asasi manusia universal diterima dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan deskripsi yang disepakati oleh PBB. Pendekatan yang digunakan masing-masing negara dalam penerapan HAM sangat bervariasi. Beberapa negara masih selektif menerapkan hak asasi manusia berdasarkan prioritas atau agenda politik negara tersebut.

Misalnya Amerika Serikat, negara yang terkenal untuk mempromosikan hak asasi manusia di luar negeri belum menerapkan hukum tentang “kesetaraan untuk semua manusia”. Dalam konteks Islam, tampak terdapat jarak antara HAM dengan prinsip-prinsip Islam, yang interpretasinya bisa bervariasi diantara kelompok-kelompok Muslim satu sama lainnya.

Merespon hal tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema “ Negotiating The Gaps Between International Human Rights Law And Islamic Principles”, di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Rabu(12/10).

Kegiatan International Conference diikuti 150 peserta terdiri dari praktisi sosial, dosen, pemuka agama, dan akademisi dengan pembicara Prof. Dr. Muhammad Mestiri (Zaytuna University, Tunisia), Prof. Dr. Fritz Schulze (Gottingen University, Jerman), Prof. Dr. Ratno Lukito (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. Alimatul Qibtiyah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Eko Prasetyo (SMI).

Para akademisi dan praktisi tersebut menyampaikan hasil kajian mereka mengenai HAM dalam berbagai aspeknya, yaitu: Hak asasi yang terkait dengan identitas, kebebasan beragama, hak untuk pengembangan: pengungsi dan negara-negara Islam, serta perlindungan keluarga dan hak anak untuk menentukan dirinya sendiri.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menilai bahwa kegiatan konferensi semacam ini sangat penting untuk menunjukkan kontribusi UIN Sunan Kalijaga dalam merespon permasalahan global. “Diskusi tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Islam merupakan problem yang tidak pernah berakhir. Di satu sisi mereka telah memberikan kontribusi satu sama lain dan kadang-kadang dipermasalahkan,” kata Ketua CDCIA seklaigus ketua panitia Dr. Sujadi, M.A

Sujadi menambahkan diskusi tentang bagaimana melindungi keluarga, terutama anak-anak, menurut konteks Islam dan Barat bersifat dinamis. Berbeda jika dihubungkan dengan identitas keagamaan yang menjadi isu panas sekarang ini. Seperti beberapa negara yang memfasilitasi pengungsi muslim, di sisi lain ada yang menolak mereka. Dalam konteks Indonesia, Eko Prasetyo menyampaikan bahwa “kasus pelanggaran HAM yang paling marak di Indonesia pada masa mendatang adalah perlakuan negara (aparat) terhadap pelaku atau tersangka terorisme”, merujuk pada praktik hukum dan perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme serta amandemen UU tentang terorisme di Indonesia.

Konferensi internasional ini juga memfasilitasi 3 buah diskusi panel yaitu HAM dalam diskursus hukum Islam serta al-Qur’an, dan HAM dalam dalam konteks kebijakan sosial. Presenter panel adalah dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Sebelas Maret, UIN Sumatera Utara, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, STAIN Ponorogo, UNISULA Semarang, UMY, dan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri.

Yang cukup menarik dari acara ini adalah sesi follow up yang dipandu oleh Achmad Uzair sebagai moderator dan menghasilkan beberapa agenda tindak lanjut, yaitu: perlunya mengembangkan jejaring pada level internasional untuk mengembangkan pembahasan mengenai isu HAM terutama dari wilayah Timur Tengah, perlunya mempertemukan akademisi dengan aktivis/praktisi supaya diskusi tentang HAM tidak selalu mengawang-awang, serta perlunya menuliskan policy paper mengenai isu tersebut untuk para pemangku kebijakan.

(ch/humas)