Dosen UIN Sunan Kalijaga Menjadi Pembicara Seminar Internasional

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA menjadi salah satu Pembicara Seminar Internasional “Rights to Development”, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu-Kamis (12-13 Oktober 2016) kemarin.

Selepas tugasnya sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Juli 2016, Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA melanjutnya kiprahnya di forum internasional bidang sosial kemanusiaan. Seminar yang dilaksanakan hasil kerjasama Komisi HAM OKI dan United Nations Human Right di Abu Dhabi. Pada kegiatan ini ia menjadi salah satu panel expert terkait pendekatan hak asasi manusia pada pembangunan.

Dedikasi yang tinggi mengantarkan Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Ketua Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang bermarkas di Jeddah Saudi Arabia (2012-2014) dan sekarang menjabat komisioner komisi di lembaga yang sama (2014-2018). Bulan kemarin ia menjadi pembicara pada International Muslim Women Summit di Kuala Lumpur, 22-24 September 2016 dengan Topik Hitting the “Glass Ceiling” Leadership of Muslim Women.

Pada Seminar Internasional “Rights to Development” ada beberapa aspek yang dibahas, diantaranya, menekankan pentingnya mekanisme yang mengikat (binding mechanism) ditingkat internasional, regional dan nasional; menekankan konsep Islam tentang pembangunan dan perlindungan sosial berdasarkan prinsip al Qur’an dan Sunnah Rasulullah tentang kesetaraan dan solideritas diantara sesama Muslim dan umat manusia serta mendorong negara-negara anggota OKI, termasuk Indonesia untuk merumuskan indikator keberhasilan hak-hak pembangunan (Rights to Development) sebagai mekanisme monitoring kesejahteraan serta mekanisme kerjasama antara negara-negara anggotanya.

Siti Ruhaini Dzuhayatin menilai bahwa Rights to Development adalah transformasi dari bantuan kemanusiaan (charity) menjadi penguatan (empowerment) dan keterlibatan inklusif (inclusive engagement) melalui transfer pengetahuan dan ketrampilan dari negara maju pada negara berkembang.

Ia menambahkan pentingnya ‘avenue for cooperation and solidarity ’ negara-negara anggota OKI terhadap kasus pekerja migrant, pengungsi dan berbagai masalah kemanusiaan lainnnya dalam bingkai Ukhuwah Islamiyah dengan pendekatan komprehensif sebagai dasar pemenuhan Rights to Development.(Ru-ch/humas)