Menerapkan Konstitusionalitas Hukum Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H menjadi pembicara seminar nasional

Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk menggagas dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kepribadian masyarakat kita.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.pada saat menjadi Keynote Speaker seminar nasional bertajuk Demokrasi HAM Dan Hak-Hak Kewarganegaraan. Pembicara lain yang memberi materi yakni Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. (Komisioner HAM OKI), Prof. Ni’matul Huda, S.H. (Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta), Prof. Ratno Lukito, M.A., Ph.D (Guru Besar Hukum UIN Sunan Kalijaga). Kegiatan ini digelar di Convention Hall, Selasa(1/8) kemarin.

Anwar menjelaskan sebagai groundwet atau hukum dasar bagi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula konstitusi, haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul.

“Semua hukum atau peraturan perundang-undangan, serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya. Konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka. Inilah yang dikenal dengan prinsip Konstitusionalitas Hukum” tutur Anwar.

Sementara Ni’matul Huda menyampaikan pentingnya amandemen ulang UUD NRI Tahun 1945 yakni karena adanya dampak pengalihan kewenangan Presiden dalam membentuk UU kepada DPR menyebabkan kekuasaan DPR terlalu besar dalam rekruitmen calon pejabat negara tetapi minim dalam fungsi legislasinya. Selain itu, adopsi prinsip checks and balances ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum optimal, arogansi sektoral masih dominan.

Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan regulasi atau Undang-Undang yang dibuat negara dimaksudkan sebagai permissible restiction untuk hak dasar manusia. Hak fundamental adalah hak yang melekat pada seseorang karena dia adalah manusia. Implementasi hak fundamental dapat dibatasi oleh Undang-Undang atau hukum guna menjaga hak atau martabat orang lain, keamanan nasional, dan moralitas publik.” Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penegakan dan perlindungan fundamental rights terhadap ‘permissible restiction’ dalam undang-undang” kata Ruhaini.

Ratno Lukito menyatakan peran kuatnya hukum internasional dalam tatanan global. Semakin meluasnya nilai-nilai demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak individual (“Rights Talk”) membawa berkah bagi semakin diterimanya rejim Hukum Internasional dalam lingkup sistem Hukum Nasional.

“Hukum dan norma Internasional tidak lagi dipandang sebagai penghambat/musuh (stumbling block) bagi hukum nasional dan norma-norma domestik suatu negara, melainkan sebagai partner bagi pembangunan Hukum Nasional” kata Ratno Lukito. (habib/Humas UIN)