Jendral Wiranto Lantik Pengurus Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga

Jendral (Purn)TNI. Wiranto melantik Pengurus Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga, masa khidmat 2017-2018, bertempat di Gedung Prof. R.H.A. Soenarjo, SH.kempus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu, 9/8/17. Pelantikan pengurus pusat studi ini dilaksanakan di sela sela pelaksanaan seminar nasional bertajuk “Pancasila Rumah Semua Anak Bangsa.” Mereka yang dilantik Dewan Pembina yang diketuai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D,. Dewan Pakar yang diketuai Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc. MA., Ketua Umum: Dr. Badrun Alaena, M.Si, beserta para wakil, Sekretaris Umum Dr. Masroer, S. Ag., M.Si., besrta para wakil, Bendahara Umum Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., beserta para wakil, Bidang Riset dan Penelitian: Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si. beserta para anggota, Bidang Seminar dan Publikasi: Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, MA. Beserta para anggota, Bidang Kerjasama dan Humas: Dr. Muqowim, S. Ag., M. Ag. beserta para anggota.

Usai melantik Jendral Wiranto menyampaikan paparan: pentingnya menggelorakan Pancasila dan kesadaran bela negara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Wiranto selama 20 tahun mendampingi beberapa presiden, ia sudah merasakan berbagai potensi penyusutan akan kesadaran ber-Pacasila. Akhir-akhir ini gerakan anti Pancasila semakin mencolok dipicu oleh perkembangan teknologi informasi sehingga banyak paham dari luar dengan leluasa masuk, sementara pemahaman akan ideologi Pancasila sangat minim. Generasi muda merasa sebagai masyarakat dunia, yang merasa tidak harus mematuhi ideologi Pancasila. Lebih-lebih lagi jika hukum dan undang-undang tidak segera diperbaharui, maka akan sulit mengatur perkembangan masyarakat di negri ini. Oleh karena itu menurut Wiranto, membangun kembali kesadaran masyarakat tetang ideologi Pancasila harus diperkuat secepat mungkin.

Kalau tidak segera, Indonesia akan semakin digerus ancaman yang membahayakan, yang justru datang dari dalam yakni; Narkoba, Terorisme, Radikalisme, Illegalogging, Human Ttrafficking, Iillegal Fishing, Konflik masyarakat dengan Aparat, dan masih banyak lagi ancaman-ancaman yang lain. Anehnya masyarakat tidak memahami bahwa itu semua adalah ancaman yang akan bisa meruntuhkan bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat mengganggapnya hanya sebagai dinamika kehidupan. Maka semua pihak harus bersinergi untuk mendesain pendidikan bela negara dan Pancasila secara efektif untuk mengikis ancaman dari dalam itu.

Ada tiga hal penyadaran dan pemahaman yang harus segera tertanam di hati sanubari seluruh masyarakat Indonesia yakni; ”melu handarbeni (merasa memiliki), hangrungkepi (membela Indonesia dari berbagai ancaman) dan mulat sariro hanggroso wani (rela berkorban untuk NKRI tetap utuh). Kalau tiga hal itu bisa meresap di hati sanubari masyarakat Indonesia, maka ajakan yang macam-macam yang bisa menghancurkan NKRI pasti tidak mau. Pihaknya berharap melalui Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara yang didirikan di UIN Sunan Kalijaga ini, akan bisa mendidik secara simultan, melalui membiasaan-pembiasaan dalam pembelajaran dan perkuliahan di kampus ini, melalui penerapan sikap-sikap yang Pancasilais yang terus menerus sampai ketika lulus UIN, jiwa Pancasilais dan kesadaran bela negara sudah merasuk ke hati sanubari alumni UIN Sunan Kalijaga.

Sebelum Wiranto, tiga pembicara menyampaikan paparannya. Rektor UIN Sunan Kalijaga menyampaikan, Kesadaran bela negara salah satunya dicontohkan oleh Pangeran Diponegoro. Kala itu pasukan Diponegoro yang lari ke berbagai wilayah berhasil mendirikan pesatren-pesantern di Jawa. Alumni-alumni pesantren itu saat ini tersebar ke berbagai wilayah Indonesia menjadi pakar dan pemimpin yang banyak andilnya bagi kemajuan dan tetap tegaknya NKRI sampai saat ini. sejarahnya itu nyambung, bahwa Islam punya andil yang besar bagi NKRI. Jadi kalau sekarang ini banyak umat Islam yang ingin mengganti NKRI dengan Negara Khilafah itu salah besar, karena akan menghancurkan kebinekaan Indonesia yang merupakan kekayaan yang tidak terhingga nilainya dan tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Khilafah juga akan menghancurkan umat Islam sendiri. Di dalam Al Qur’an tidak satu ayatpun yang menyebut tentang Khilafah. Jadi Khilafah tidak diperlukan di Indonesia. Indonesia hanya butuh Khalifah-Khalifah, yakni para ahli yang pakar di bidangnya masing-masing untuk menjadikan NKRI ini maju dan kuat, bisa membahagiakan dan mensejahterakan seluruh warganya dalam kebinekaan.

Ketua MPR, Dr. HC) Zulkifli Hasan menyampaikan, dalam penelitian diperoleh data 97% umat Islam itu setuju pancasila dan NKRI, hanya 3% umat Islam yang anti Pancasila. Maka tugas PT Islam, seperti juga UIN Sunan Kalijaga untuk menghadapi pahan Khilafah dan menguatkan pemahaman pentingnya Pancasila dan NKRI. Tetapi tekat UIN Sunan Kalijaga ini perlu didukung masyarakat luas untuk menjadikan pancasila sebagai sikap hidup sehari-hari masyarakat dan pemerintah.

Banyak kasus-kasus di negri ini yang tidak mencerminkan jiwa Pancasilais. Misalnya 97% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 14% jumlah warga negara Indonesia, sementara hanya 3% saja yang dimiliki oleh 86% jumlah warga negara Indonesia. Ini kesenjangan yang luar biasa yang tidak mencerminkan jiwa Pancasila dan UUD’45. Bagaimana Pemerintah mengatasi hal ini? Ini baru contoh kecil. Masih banyak gambaran-gambaran kehidupan masyarakat yang mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila semakin melemah. Pemeritahan yang Pancasilais tercermin pada Pem erintahan yang berpihak pada rakyat. Dengan begitu rakyat akan mencontoh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dr. (HC) Ir. KH. Salahuddin Wahid menambahkan, upaya menggelorakan kembali Pancasila dan tekat untuk mempertahankan NKRI perlu didukung etiket baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintah harus mampu mengemplementasikan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Baik buruknya Pemenrintahan akan dicontoh oleh peri kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Sementara sampai saat ini masih banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan oleh Pemerintah. Terutama kasus pelanggaran HAM (Penegakan Hukum dan UU), dan pengalihan dan penyalahgunaan kekayaan negara. Kalau ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, akan lebih mudah mendidik masyarakat untuk menjiwai sila-sila Pancasila hingga terimplementasi dalam peri kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Weni Hidayati- Foto: Doni TW-Humas UIN Sunan Kalijaga)