Sosialisasi dan Konsultasi Publik Kampus II dengan Warga Pajangan Berjalan Lancar

UIN Sunan Kalijaga Salurkan Aspirasi Masyarakat Pajangan

Bantul - “Salah satu tugas Pemerintah RI yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berbagai macam bidang keilmuan. Dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama juga sudah barang tentu mempunyai tugas untuk ikut serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal ini disampaikan oleh Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada acara Sosialisasi Pengadaan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertempat di Balai Desa Guwosari kecamatan Pajangan, Bantul (18/12).

Sahiron memaparkan bahwa saat ini UIN Sunan Kalijaga mempunyai mahasiswa sebanyak kurang lebih 22.000, yang terdiri dari 18.000 mahasiswa S1 dan selebihnya adalah mahasiswa S2 dan S3. Sebagai kampus yang ideal, ketersediaan tempat kuliah di kampus UIN Sunan Kalijaga sudah tidak memadai lagi. Lahan di kampus 1 yang saat ini bertempat di Jalan Marsda Adisucipto ± 15 Ha sudah tidak memadai lagi untuk memberikan proses belajar yang nyaman bagi mahasiswa yang setiap tahunnya terus bertambah. Sehingga UIN Sunan Kalijaga berupaya untuk mengembangkan kampus 2 yang nantinya akan dibuka fakultas-fakultas baru dan sebagai pengembangan fakultas yang sudah ada. Setelah melakukan kajian-kajian dan konsultasi ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X maka dipilihlah Kecamatan Pajangan sebagai area lahan pengembangan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga. Dipilihnya wilayah kecamatan Pajangan atas pertimbangan pemerintah DIY untuk melakukan pengembangan strategis di masyarakat Bantul, sehingga masyarakat Bantul menjadi lebih maju dan sejahtera.

Terkait ganti rugi, Sahiron menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi lahan terdampak sudah dilakukan sebagian mulai dari tahun 2015, 2016 dan 2017, IPL habis pada tanggal 30 April 2017 sehingga perlu pembaharuan IPL. Semoga di tahun 2018 pembaharuan IPL dapat segera turun, sehingga proses pembayaran ganti rugi bisa dilakukan kembali.

“UIN Sunan Kalijaga terus melakukan upaya untuk mendapatkan dana dari Kementerian Agama RI, dan alhamdulillah Kementerian Agama setuju mengucurkan dana untuk membebaskan sisa lahan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga yang belum dibayar ganti ruginya selama 2 tahun (2018-2019) sesuai surat Menteri Agama RI Nomor: 1611/Dj.I/Ku.01.1/04/2017 Perihal Jaminan Penganggaran untuk Pelunasan Tanah .Mengingat besarnya sisa dana yang dibutuhkan dalam pembebasan lahan Kampus 2 ini maka pembayaran akan dilakukan secara bertahap yaitu tahun 2018-2019. Kami mohon bantuan masyarakat Pajangan khususnya para masyarakat terdampak untuk bersabar dan membantu kelancaran proses pembebasan tanah kampus 2 UIN Sunan Kalijaga”, tambah Sahiron.

Heru Punomo dari Kanwil kementerian Hukum dan HAM DIY, menyampaikan bahwa Proses pengadaan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga sudah sesuai dengan aturan. Kementerian Hukum dan HAM ditugaskan oleh Gubernur DIY untuk mengawal dan menjaga hak-hak masyarakat dalam pengadaan lahan. Jangan sampai hak-hak masyarakat terdampak diambil oleh negara tanpa negara memberikan hak-hak yang harus diberikan pada masyarakat terdampak. Adanya kendala teknis di dalam pembiayaan pembayaran tanah merupakan hal biasa yang terjadi mengingat dana yng dibutuhkan sangat besar sehingga pembayaran akan dilakukan secara bertahap.

Dr. Zamakhsari, M.Pd., selaku Kabag Rumah Tangga Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menambahkan bahwa, rencana UIN Sunan Kalijaga untuk membuka kampus 2 di kelurahan Guwosari, Pajangan, Bantul sudah memasuki tahap ke 2 pembebasan lahan. Total lahan yang dibebaskan seluas ± 702.942 m², Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 UIN Sunan Kalijaga sudah berhasil membebaskan lahan seluas 391.699 m² (211 bidang tanah) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 169.240.438.312. Jadi masih ada sisa lahan seluas 310.209 m² (148 bidang tanah) yang belum dibayar ganti ruginya. “ kami akan menyalurkan aspirasi yang terdampak, sehingga permasalahan yang dihadapi di lapangan akan terminimalisir, dan doakan UIN Sunan Kalijaga agar diberikan kemudahan di dalam melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang belum terbayar,” tutur Zamakhsari seusai Melaksanakan Konsultasi Publik di Kelurahan Guwosari, Pajangan Bantul (22/12).

Dalam kesempatan yang sama Drs. Handarlin H. Umar selaku Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menegaskan bahwa, pada tahun 2018 Kemenag RI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 40 M untuk pembebasan sisa lahan yang belum terbayarkan. “ Kami selaku panitia pelaksana pembebasan lahan sedang berupaya keras agar dana yang telah disediakan oleh Kemenag RI tersebut dapat dibayarkan paling lambat Bulan November 2018. Tentu saja tergantung terbitnya IPL Gubernur DIY yang diharapkan bisa terbit paling lambat akhir Januari 2018. Sementara itu pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus berupaya mendapatkan tambahan anggaran pada tahun 2018 ini melalui skema APBNP”, tegas Handarlin. (Doni-Humas)