Menegakkan Keunggulan-Membangun Kapasitas (Menuju World Class University) (Bagian Akhir dari 3 Tu

Salah satu aspek mendasar menuju WCU adalah tata-kelola yang baik (goodgovernance) yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan layanan publik di Indonesia Pasca-Reformasi 1998. Good Governance dimaksudkan untuk mengubah birokrasi yang tradisional, paternalistik dan korup dengan tata kelola yang yang dapat dipertanggung jawabkan secara publik.

Secara singkat Good University Governance dapat dipetakan sebagai berikut:

GCG BRI 2010

  1. Faktor Ekternal:

Ada dua faktor ekternal yang menjadi kendala GUG di UIN, yaitu: pertama: kuatnya nilai-nilai konservatif budaya dan keagamaan masyarakat yang berpengaruh secara timbal-balik pada eksistensi UIN Sunan Kalijaga. Faktor sekaligus menjadi tantangan bagi UIN Sunan Kalijaga dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dan budaya yang moderat dan progresif yang dibutuhkan dalam merespon globalisasi dan kemajemukan masyarakat. Kedua, masalah pendanaan dan perlakuan berbeda, jika tidak dapat dikatakan diskriminatif dari pemerintah terhadap universitas. Namun demikian, Komitmen yang kuat membangun ‘reputasi’ akan meyakinkan pemerintah dan pihak-pihak lain menyediakan dukungan pendanaan.

  1. Faktor internal adalah prinsip-prinsip yang melandasi eksistensi kelembagaan seperti visi, misi dan kebijakan pelaksanaan tata-kelola. Perubahan status dari institute menjadi universitas mengharuskan perubahan visi dan misi yang lebih inclusive dan responsive dan anticipative terhadap globalisasi, masyarakat multi-kultural dan plural serta berkemajuan. Tidak kalah pentingnya adalah perubahan mentalitas yang harus mengacu pada tata-kelola yang baik (good goverance principles). Masalah akut dan merupakan kepanjangan dari faktor eksternal, yaitu masih kuatnya praktek budaya primordialis dan seksterian yang menghalangi profesionalisme pelaksana tata-kelola universitas. Pemilihan para pejabat masih didasarkan pada preferensi kelompok primordial yang seringkali mengabaikan kompetensi dan skills kepemimpinan.
  2. Prinsip-prinsip GUG:

Dasar-dasar konseptual yang melandasi pelaksnaan GUG yaitu

  1. Transparansi: kebijakan dan keputusan yang diambil harus dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga para-pihak(mahasiswa,pegawai, dosen dan pihak diluar kampus) dapat memperoleh informasisecara terbuka, akurat dan merata. Akuntabilitas harus dimulai dari proses seleksi para pelaksana tata-kelola dari mulai rektor, dekan, kepala biro dan jajaran di bawahnya melalui ‘uji publik’ yang terbuka. Demikian pula seleksi mahasiswa melalui mekanisme objektif dan terbuka, pertanggung jawaban keuangan dilakukan secara terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Akuntabilitas:

Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas publik dalam arti mematuhi perundangan, etika publik; Akuntabilitas akademik: memenuhi komitmen terhadap kepercayaan publik dan stakeholder terhadap ‘outcome’ pendidikan yang membentuk individu berintegritas tinggi dan karakter kekinian (inklusif, penghormatan terhadap HAM dan kewajiban sosial (social responsibility); Akuntabilitas profesional: membentuk individu unggul dan kompetitif dalam sektor-sektor strategis.

  1. Responsibilitas:

Bertindak sesuai prinsip, termasuk di dalamnya menegakkan nilai dan etika Islam yang menjadi landasan code etik universitas serta penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam Struktur Organisasi; Hal yang terpenting adalah kode etik profesional dan kerjasama mencapai misi kelembagaan harus di kedepankan dari kepentingan individu dan kelompok; kehati-hatian dan menyadari risiko serta implikasi negatif yang timbul dari kebijakan tersebut terhadap civitas academica dan stakeholder universitas. Demikain pula setiap pengambilan kebijakan dan keputusan selalu memperhatikan kepentingan publik dan stakeholder universitas

  1. Adil dan fair:

Seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan (eqality) bagi seluruh pihak, baik yang terikat maupun tidak terikat. Fair adalah memberikan kesempatan dan peluang yang sama tetapi tetap mengindahkan ‘ afirmasi positif’ terhadap pihak-pihak yang teringgal dari segi gender, disabilitas dan kelompok minoritas lain dalam universitas. UIN Sunan Kalijaga boleh berbangga sebagai universitas yang ramah terhadap disabnlitas atau orang dengan kebutuhan khusus. Keseimbangan gender dalam tata-kelola masih manjadi tantangan yang harus terus ditingkatkan. Kecenderungan dominatif kelompok dan sekterianisme perlu dikikis karena menghalangi profesionalisme yang menjadi dasar pelaksanaan GUG.

  1. Tujuan Pelaksanaan GUG:

Meningkatkan kinerja civitas academica, melindungi stakeholders, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta etika yang berlalu umum, pengelolaan resiko yang lebih baik serta menguatan kondisi internal universitas menuju WCU. Pelaksnaan tujuan ini harus dimulai dari pemangku jabatan tertinggi dengan integritas dan kompetensi yang tinggi mencapai tujuan tersebut dengan mengesampingkan kepentingan individu dan kelompok sekterian.

  1. Peningkatan Outcome sumber daya: berubahnya kualitas keluaran (outcome) Universitas yang berupa: sumber daya manusia dan sumber daya lain; produk-produk dari hasil kajian pengetahuan yang relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Penguatan Pusat-Pusat Studi menjadi tumpuan ‘center of excellence’ yang sulit dilakukan di tingkat fakultas karena padatnya pelaksanaan pengajaran.

Siti Ruhaini Dzuhayatin

Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga

Berita Terkait

Berita Terpopuler