OKI dan Penyatuan Kalender Islam Global

Oleh: Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A. (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

OKI adalah Organisasi Konferensi Islam yang didirikan di Rabat Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389/ 25 September 1969 sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran masjid al-Aqsha. Pada tahun 2011 dalam pertemuan ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2011 di Kazakhstan memutuskan untuk mengganti nama menjadi “Organisasi Kerjasama Islam” (Organisation of Islamic Cooperation) sekaligus merubah logo yang selama ini digunakan. Hingga tahun 2010 memiliki anggota sebanyak 57 negara.

Kaitannya dengan penyatuan kalender Islam global OKI sudah lama mendukung upaya tersebut. Hal ini dapat dilihat keterlibatannya dalam berbagai pertemuan internasional melalui ISESCO dan COMSTECH, seperti Conference for Determining the Beginning of Lunar Months yang diselenggarakan di Turki pada tanggal 26-29 Zulhijah 1398/ 28-30 November 1978, World Conference on International Islamic Calendar di Penang Malaysia pada tanggal 29 Rabiul awal – 1 Rabiul akhir 1412/ 8-10 Oktober 1991, dan Ijtima’ al-Kubara’ al-Thani li Dirasah Wa’d al-Taqwim al-Islamy, di Rabat Maroko pada tanggal 15-26 Oktober 2008.

Selain keterlibatan dalam berbagai pertemuan tersebut OKI juga telah menghasilkan resolusi terkait penyatuan kalender Islam global. Setidaknya selama 30 tahun (1980-2016) terdapat 39 resolusi, sayangnya resolusi ini kurang memperoleh perhatian dalam kajian studi astronomi Islam. Bahkan dalam pertemuan MABIMS belum pernah dikaji dan ditindaklanjuti. Sehingga terkesan pertemuan-pertemuan bertaraf nasional, regional, dan internasional dalam upaya penyatuan kalender Islam global belum mengintegrasikan atau menginterkoneksikan dengan resolusi OKI. Akibatnya terjadi “Ensiklopedia Rekomendasi” dari pertemuan ke pertemuan berikutnya.

Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Hamdun, pada tanggal 17-18 Muharam 1438/ 18-19 Oktober 2016 dilakukan pertemuan tingkat tinggike-43 Menteri-Menteri Luar Negeri yang menghasilkan Resolusi No. 143-C “On General Cultural Matters : The Unified Hijri Calendar”. Resolusi ini merupakan resolusi terbaru dan dianggap sebagai respons terhadap hasil konferensi Turki 2016 tentang penyatuan kalender Islam global.

Sepengetahuan penulis anggota OKI yang telah melakukan kajian secara intensif hasil konferensi Turki adalah Indonesia. Muhammadiyah sebagai peletak dasar penggunaan astronomi Islam (hisab) dalam penentuan awal bulan kamariah telah empat kali melakukan kajian. Begitu pula Kementerian Agama RI pada tanggal 9-11 Rabiul Awal 1439/ 28-30 November 2017 yang lalu menyelenggarakan “Seminar Internasional Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” di Hotel Aryaduta Jakarta. Salah satu hasil seminar ini adalah merekomendasikan untuk menjadikan OKI sebagai otoritas tunggal dalam penyatuan kalender hijriah global.

Upaya yang dilakukan Kementerian Agama RI tersebut perlu diapresisasi sekaligus langkah maju. Meskipun demikian ada beberapa catatan yang perlu dipikirkan bersama agar proses yang dilakukan lebih bernilai guna, sistematis, dan dapat diterima semua pihak dengan lapang dada. Pertama, dalam kegiatan seminar internasional direncanakan dihadiri narasumber dari empat belas negara. Namun kenyataannya yang hadir hanya empat negara yaitu Yordania, Malaysia, Brunai Darussalam, dan Singapore. Kondisi ini dapat dimaklumi karena persiapan yang “sangat terbatas” dan terikat dengan sistem penganggaran yang berlaku. Untuk itu perlu terobosan dan dialog dengan pihak terkait agar kegiatan yang fundamental dapat menggunakan sistem anggaran yang “multi-years”. Kesulitan yang sering dialami panitia adalah sistem anggaran yang berlaku sehingga kegiatan yang dilaksanakan seringkali belum menyentuh substansi “dipaksa” harus selesai.

Kedua naskah akademik yang disampaikan atas nama Indonesia belum ditelaah bersama secara mendalam dan belum dilakukan “public hearing” sehingga masih muncul perdebatan. Sepatutnya sebelum disampaikan ke forum diuji bersama dan problem internal telah terselesaikan sehingga pihak-pihak terkait merasa memiliki dan diorangkan. Disinilah kehadiran Scientific Committee sangat diperlukan dalam ajang internasional. Memperhatikan catatan-catatan di atas kegiatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI sebelum mengirimkan hasil rekomendasi Jakarta 2017 ke OKI adalah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar mereka memahami persoalan kalender Islam global lebih komprehensif dan langkah-langkah diplomasi yang akan diupayakan di tingkat internasional (OKI) memiliki dukungan yang kuat di tingkat nasional.

Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

Berita Terkait

Berita Terpopuler