Pemuda Progresif Benteng NKRI dari Ideologi Anti Pancasila

Untuk menjadikan generasi Indonesia yang paham akan ideologi bangsa, Majelis Pemuda Islam Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Syariah & Hukum menyelenggarakan Seminar Kebangsaan bertema “Pemuda Progresif Benteng NKRI dari Ideologi Anti Pancasila” di Teatrikal Fakultas Syariah & Hukum, Kamis(29/9).

Kegiatan ini dihadiri baik dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga maupun luar kampus UIN dengan narasumber Irjen Pol (Purn) Drs. Srijono, M.Si dari Lemhanas Republik Indonesia, Mohamad Ali Sodikin yang merupakan penulis buku Manifesto Bahari, serta Dr. Sri Wahyuni, M.Hum Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Dalam sambutannya Dekan Fakultas Syariah & Hukum Agus Muhamad Najib S.Ag. M.Ag menuturkan, peran pemuda sangatlah penting. NKRI adalah harga mati demi kemaslahatan seluruh umat. Dengan adanya NKRI maka terdapat Pancasila sebagai dasar negara.

Selanjutnya Irjen Pol (Purn) Drs. Srijono, M.Si menyampaikan, negeri ini mempunyai landasan yang kokoh yaitu Pancasila. Namun saat ini radikalisme banyak terjadi. Tindakan radikal adalah karena merasa diri sendiri yang paling benar dan orang lain salah, sayangnya kelompok radikal tersebut seringkali mengatasnamakan kelompok agama Islam.

Srijono menambahkan, beberapa faktor yang mendorong radikalisasi adalah kemiskinan, pengetahuan agama yang kurang, serta tidak mempunyai pendirian. “Saat ini radikalisasi tetap terus berkembang, kita harus melakukan gerakan agar tidak dikalahkan oleh golongan radikal”, tutur Srijono.

Selain itu, Mohammad Ali Sodikin mengatakan, pembaharuan di negeri ini sangatlah penting akan tetapi pembaharuan tidak terlepas dari pembaharian. Mereka harus berjalan beriringan.

Kemudian Dr. Sri Wahyuni, M.Hum menuturkan, pancasila sebagai ideologi pada ranah hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu peran kita sebagai masyarakat tentunya haruslah berwawasan dengan ideologi Pancasila, serta berislam rahmatan lil ‘alamin bukan radikal, yang terakhir harus komitmen keindonesiaan (NKRI) serta civil society yang memberdayakan masyarakat.(Am,Mul-ch/humas)