Idul Adha dan Politik Keagamaan

Di dunia Islam berkembang berbagai sistem kalender Islam. Salah satu isu penting dalam kalender Islam adalah penentuan Idul Adha. Dalam penentuan Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Tak jarang peristiwa wukuf ini mengakibatkan perbedaan dalam penentuan Idul Adha karena konsep yang dikembangkan dalam sebuah sistem kalender. Oleh karena itu tulisan ini ingin melihat sistem kalender Islam yang dikembangkan di Saudi Arabia dan bagaimana implikasinya dalam penentuan Idul Adha di dunia Islam. Kerajaan Saudi Arabia merupakan salah satu negara Islam yang menaruh perhatian terhadap eksistensi kalender Islam. Realitas ini tampak pada era Raja Abd al-Aziz bin Abd ar-Rahman al-Sa’ud. Hal ini dilakukan terkait dengan historiografi dan simbol peradaban Islam.

Kalender Islam di Saudi Arabia dikenal dengan istilah Taqwim Umm al-Qura’, pertama kali diterbitkan pada tahun 1346/1927. Dalam perjalanannya Taqwim Umm al-Qura mengalami perkembangan baik struktur pengelola maupun sistem yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah. Berdasarkan tulisan Zaki al-Mustofa yang diterbitkan oleh King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) yang berjudul Taqwim Umm al-Qura at-Taqwim al-Mu’tamad fi Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Sa’udiyyah sebagaimana dikutip Nur Aris menyebutkan bahwa Taqwim Umm al-Qura telah mengalami empat periode perkembangan kriteria sejak pertama kali diterbitkan sampai sekarang.

Periode pertama tahun 1370/1950 sampai 1392/1972. Pada era ini sebagaimana disebutkan KACST kriteria yang digunakan Taqwim Umm al-Qura’ dalam menentukan awal bulan kamariah adalah ketinggian hilal sekitar sembilan derajat saat Matahari terbenam (sunset). Jika pada tanggal 29 (setiap bulan kamariah) posisi hilal ketika Matahari terbenam belum mencapai sembilan derajat maka umur bulan yan sedang berlangsung disempurnakan menjadi tiga puluh hari (istikmal). Menurut Zaki al-Mustafa kriteria ini memiliki kelemahan apabila keadaan cerah, ketinggian hilal kurang sembilan derajat, dan berhasil dirukyat maka akan menimbulkan permasalahan antara hisab dan rukyat. Pada gilirannya muncul stigma ketidakakuratan hisab.

Sementara itu menurut hasil penelitian Nur Aris bahwa pada periode pertama kriteria yang digunakan Taqwim Umm al-Qura’ tidak tunggal. Pandangan ini didukung hasil kajian awal Muharam selama 12 tahun (1381/1961-1392/1972) ditemukan ada 11 kali tidak bersesuaian dengan kriteria ketinggian hilal sembilan derajat. Bukti kongkretnya awal Muharam 1381, ijtimak terjadi pada tanggal 13 Juni 1961 pukul 08.16 dan ketinggian hilal 01 46’ 36,2’’. Seharusnya awal Muharam 1381 jatuh pada tanggal 15 Juni 1961 karena belum memenuhi syarat yang ditentukan (sembilan derajat). Namun dalam praktiknya awal Muharam 1381 jatuh pada tanggal 14 Juni 1961.

Periode kedua 1393/1973 sampai 1419/1998. Pada era ini kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah adalah konjungsi terjadi sebelum pukul 00.00 di Greenwich. Kriteria ini digagas oleh Fadl Muhammad Ahmad. Awalnya gagasan ini ditentang oleh ulama Saudi Arabia karena dianggap tidak memiliki landasan dan tidak sejalan dengan tuntunan syariat. Fadl Ahmad menyatakan konsep yang dikembangkan hanya digunakan untuk kepentingan sipil dan administrasi pemerintahan sehari-hari tidak ada kaitannya dengan penentuan awal puasa dan dua hari raya. Penentuan ketiga peristiwa tersebut dibawah kewenangan Majlis al-Qada’ al-A’la yang keputusannya mendasarkan pada hasil rukyat semata dari saksi yang dianggap adil. Dalam praktiknya kriteria kedua ini sering tidak bersesuaian dengan hilal yang teramati dan selisihnya bisa mencapai dua hari. Misalnya awal Ramadan 1393 berdasarkan kriteria kedua ini ditetapkan jatuh pada tanggal 27 September 1973. Padahal berdasarkan data hisab ijtimak terjadi pada tanggal 26 September 1973 pukul 16.54 waktu Mekah dan posisi hilal masih di bawah ufuk (-05 02’ 44,3’’). Dengan demikian awal Ramadan 1393 jatuh pada tanggal 28 September 1973 bukan 27 September 1973.

Periode ketiga 1420/1999 sampai 1422/2001. Pada era ini Taqwim Umm al-Qura’ menggunakan kriteria tunggal yaitu moonset after sunset di Mekah. Parameter ijtimak yang digunakan pada era sebelumnya dihilangkan akibat kritik dan keberatan dari kalangan ulama fikih. Perubahan kriteria ini terjadi saat-saat terakhir Fadl Ahmad di KACST. Menurut Fadl Ahmad sebagaimana dikutip Nur Aris, Salih al-Azl mempengaruhi ulama Majelis Syura dengan mengatakan “we don’t want to base our Islamic Calendar on Faranjee (non-Islamic) Universal Time (UT) and changed it to Islamic Makkah Time (UT+3). Dari pernyataan ini lahirlah kriteria ketiga yang memperoleh dukungan dari Hai’ah Kibar al-Ulama’ (Ulama Senior) dan KACST.

Selanjutnya periode keempat berlangsung sejak 1423/2002 hingga sekarang. Pada era ini kriteria awal bulan kamariah merupakan pengembangan kriteria ketiga dengan memasukkan kembali konjungsi sebagai salah satu unsur dengan markaz Mekah. Artinya awal bulan kamariah dimulai apabila setelah terjadi ijtimak sebelum Magrib (ijtima’ qabla al-ghurub) di Mekah Matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (Moonset after Sunset). Anggitan ini dikenal dengan istilah “Wiladatul Hilal” yang secara substantif sama dengan teori Wujudul Hilal yang digunakan Muhammadiyah. Meskipun demikian dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan antara keputusan resmi Pemerintah Saudi Arabia dengan keputusan Muhammadiyah sebagaimana dalam memutuskan Idul Adha 1436 yang lalu.

Berbagai kajian telah dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan dalam menentukan Idul Adha. Salah satunya konsep Kalender Islam Global yang dihasilkan dalam konferensi Turki 2016. Konsep ini tidak akan bernilai guna jika Saudi Arabia tidak mendukung. Saudi Arabia memiliki daya tawar dan hingga kini masih didukung kawasan Timur Tengah. Apalagi salah satu unsur dalam Kalender Islam Global adalah konsep Universal Time (UT) tentu saja para ulama senior Saudi Arabia tidak akan mudah menerima konsep tersebut sebagaimana yang telah dikembangkan Taqwim Umm al-Qura’ periode kedua.

Di sisi lain poros MABIMS juga memiliki pandangan yang sama bahwa Idul Adha tidak harus mengikuti Saudi Arabia. Bagi Malaysia, Singapore, dan Brunai Darussalam wacana Kalender Islam Global tidak menjadi prioritas sebagaimana komunitas muslim di Eropa karena secara politik keagamaan ketiga negara di kawasan ASEAN tersebut dalam penentuan Idul Adha tidak ada persoalan dan negara memiliki “kekuatan” untuk menyatukan. Berbeda dengan Indonesia problem internal belum terselesaikan. Oleh karena itu negara perlu hadir dan tidak lelah mencari solusi agar Idul Adha dapat dirayakan serentak dan bersama-sama.

Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

Yogyakarta, 2 September

Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag.

Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum

Berita Terkait

Berita Terpopuler