dosen

Profil Iswantoro

Nama Iswantoro, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jenis Pegawai | Status Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan Lektor Kepala | IV/B
Email
Pendidikan Terakhir S2 | -

Riwayat Mengajar

No Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1 Hukum Agraria 4 WAJIB A JUM 12:40-14:20 R: FSH-412#JUM 14:30-16:10 R: FSH-412
2 Hukum Agraria 2 WAJIB A JUM 07:00-08:40 R: FSH-408
3 Hukum Agraria 2 WAJIB B RAB 12:40-14:20 R: FSH-308
4 Hukum Agraria 2 WAJIB C JUM 08:50-10:30 R: FSH-408
5 Hukum Jaminan 2 PILIHAN A SEN 10:40-12:20 R: FSH-409
6 Hukum Jaminan 2 PILIHAN B SEN 08:50-10:30 R: FSH-409
7 Hukum Jaminan 2 PILIHAN C SEL 12:40-14:20 R: FSH-107
8 Ilmu Negara 3 WAJIB A SEL 14:30-17:00 R: FSH-107
9 Ilmu Negara 3 WAJIB B RAB 14:30-17:00 R: FSH-308
10 Kewarganegaraan 2 WAJIB A KAM 09:45-11:25 R: FEBI-501
11 Kewarganegaraan 2 WAJIB A KAM 12:30-14:10 R: FEBI-501
12 Kewarganegaraan 2 WAJIB C KAM 07:00-08:40 R: FEBI-501
13 Skripsi 6 WAJIB H SAB 12:40-15:00 R: FSH-403
14 Skripsi 6 WAJIB H SAB 12:40-14:20 R: FSH-403

Riwayat Pendidikan

No Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1 S2 Universitas Islam Indonesia - - 2003
2 S1 Universitas Janabadra - S. H. I. 1991

Publikasi

No Tahun Karya
Book Chapter
1 2014 Judicial Perspektive of Land Registration in Indonesia Review of Law Number 41 of 2004 on the Endowment (waqf) and the Goverment Regulation Number 24 of 1997 on Registration of Land
Tingkat Nasional
Jurnal Ilmiah
2 2024 The Role of District Governments in Handling Damage to National Roadsin the Regional Autonomy
Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh Lembaga Contrarius Indonesia
3 2024 The Role of District Governments in Handling Damage to National Roads in the Regional Autonomy
Tingkat Internasional . Diselenggarakan oleh Lembaga Contrarius Indonesia
Diterbitkan oleh Lembaga Contrarius Indonesia
4 2023 Artificial Intelligence and Intellectual Property Protection in Indonesia and Japan
Tingkat Internasional
5 2023 Artificial Intelligence and Intellectual Property Protection in Indonesia and Japan
Tingkat Internasional Bereputasi - Q3 . Diselenggarakan oleh Universitas Slamet Riyadi
Diterbitkan oleh Lembaga Contrarius Indonesia
6 2023 Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 2
7 2023 Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 2 . Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang
Diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang
8 2022 Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 2 . Diselenggarakan oleh UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
Diterbitkan oleh UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
9 2021 The Public Policy Of Local Government In Protecting Geographic Indication As A Leading Regional Product
Tingkat Internasional Bereputasi . Diselenggarakan oleh IJAST
Diterbitkan oleh Science and Engineering Research Support Society
10 2021 Land Banks' Impact on Agrarian Reform and Equitable Land Redistribution
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 2 . Diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan Fakultas Hukum
Diterbitkan oleh Universitas Pekalongan Fakultas Hukum
11 2020 EXISTENCE OF CUSTOMARY DELICT IN INDONESIAN LEGISLATION
Tingkat Internasional Bereputasi . Diselenggarakan oleh IJAST
Diterbitkan oleh Science and Engineering Research Support Society
12 2020 THE MODEL OF CRIMINAL POLICY TO CUSTOMARY LAW SOCIETY AFTER DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 95/PUU-XII/2014
Tingkat Internasional Bereputasi
13 2020 EXISTENCE OF CUSTOMARY DELICT IN INDONESIAN LEGISLATION
Tingkat Internasional Bereputasi
14 2020 THE MODEL OF CRIMINAL POLICY TO CUSTOMARY LAW SOCIETY AFTER DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 95/PUU-XII/2014
Tingkat Internasional Bereputasi . Diselenggarakan oleh IJAST
Diterbitkan oleh Science and Engineering Research Support Society
15 2020 The Public Policy Of Local Government In Protecting Geographic Indication As A Leading Regional Product
Tingkat Internasional Bereputasi . Diselenggarakan oleh IJAST
Diterbitkan oleh Science and Engineering Research Support Society
16 2020 THE MODEL OF CRIMINAL POLICY TO CUSTOMARY LAW SOCIETY AFTER DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 95/PUU-XII/2014
Tingkat Internasional Bereputasi . Diselenggarakan oleh IJAST
Diterbitkan oleh Science and Engineering Research Support Society
17 2020 EXISTENCE OF CUSTOMARY DELICT IN INDONESIAN LEGISLATION
Tingkat Internasional Bereputasi . Diselenggarakan oleh International Journal of Advanced Science and Technology
Diterbitkan oleh IJAST
18 2020 The Effectiveness of the Supervision of the Prosecutor's Commission in Indonesia
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 4
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
19 2020 Juridical Analysis of Environmental Law Enforcement in Forestry Crimes Regulation in the Regional Autonomy
Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta
20 2020 The Public Policy Of Local Goverment In Protecting Geographic Indication As A Leading Regional Product
Tingkat Internasional Bereputasi
Pada - . Diselenggarakan oleh IJAST
Diterbitkan oleh IJAST
21 2019 Implications Of Halal Tourism Sector To Optimize Regional Own Source Revenue Of Tax and Tourism Charges In East Lombok Regency
Tingkat Internasional
Diterbitkan oleh IJAST
22 2019 Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Tingkat Nasional
23 2019 Model Lembaga Reformasi Regulasi Indonesia di Era Globalisasi
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 4
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar
24 2018 Refleksi Terhadap Hubungan Legislasi : DPR dan DPD
Tingkat Nasional Terakreditasi - Sinta 4
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
25 2018 PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69_PUU-XIII_2015 (2)
Tingkat Nasional Terakreditasi
26 2018 Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI Jakarta
27 2017 Kajian Yuridis Penegakan HUkum Lingkungan dalam Pengendalian Kejahatan Kehutanan di Era Otonomi Daerah
Tingkat Nasional
28 2016 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (1)
Tingkat Nasional
29 2016 Perlindungan Kepemilikan Tanah Pecatu sebagai Hak Ulayat Masyarakat Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dalam Prespektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah
Tingkat Nasional
30 2016 Konflik Tanah Pecatu di Kecamatan Jerowaru Prespektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah
Tingkat Nasional
31 2016 Strategi dan Manajemen Penyelesaian SengNo.2keta, Konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Sleman dalam rangka Kepastian Hukum dan Keadilan
Tingkat Nasional
32 2015 Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah ( LARASITA ) Terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sleman dalam Rangka Kepastian Hukum Prespektif Undang -Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Tingkat Nasional
33 2014 Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah Dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan
Tingkat Nasional
34 2013 Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif
Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
35 2012 Pembentukan Sendi-Sendi Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia
Tingkat Nasional
Prosiding
36 2021 Permits for the Transfer of Agricultural Land Functions to Non-Agriculture in the Land Purchasing and Sale Process
Tingkat Internasional . Diselenggarakan oleh International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)
Diterbitkan oleh Atlantis Press

Penelitian

No Tahun Karya
Melakukan penelitian
1 2017 Konflik Tanah Pecatu Di Kecamatan Jerowaru Perspektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah
2 2016 Strategi dan Menejemen Penyelesaian Sengketa, Konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka Kepastian Hukum dan Keadilan
3 2016 Kajian Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Kejahatan Kehutanan di Era Otonomi Daerah
4 2016 Perlindungan Kepemilikan Tanah Pecatu sebagai Hak Ulayat Masyarakat Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dalam perspektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah

HAKI

No Tahun Karya
Paten
1 2023 PERDA DESA ADAT DAN KERUKUNAN BERAGAMA DI BALI
Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2 2022 TINJAUAN SISTEM HUKUM PELAKSANAAN PERDA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN KATINGAN
Tingkat Nasional
Diterbitkan oleh REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pengabdian

No Tahun Karya
Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah
1 2024 Reviewer
2 2024 Publish Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 1
3 2023 Reviewer Jurnal Restorasi Hukum
4 2023 Reviewer Jurnal Ilmiah Supremasi Hukum
5 2023 Reviewer Jurnal Supremasi Hukum
Kegiatan Sosial
6 2021 Dewan Pakar Asosiasi Pengajar HTN dan HAN DIY
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
7 2023 Pos Bantuan Hukum
8 2021 Konsultasi Hukum Di RRI Pro2 Yogyakarta
9 2020 Konsultan Hukum
10 2020 Mengisi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kerjasama FSH dan Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) Yogyakarta 2 kali
Memberi pelayanan kepada masyarakat
11 2023 Pelaksanaan Qonun Aceh Dalam Tinjauan Hukum Nasional
12 2023 Pos Bantuan Hukum
13 2022 Posbakum 2022
14 2022 Pos Bantuan Hukum
15 2021 Pos Bantuan Hukum
16 2021 Penyuluhan Hukum kerjasama Pusat Studi Syariah dan Konstitusi dan RRI Pro 2 FM dengan tema “Dampak Covid-19 dan Tuntutan Perguran Tinggi dalam Penyadaran dan Pengendalian Covid-19 bagi Masyarakat
17 2021 Pos bantuan Hukum (POSBAKUM)
18 2021 Pos Bantuan Hukum
19 2018 Mengisi Pos Bantuan HUkum Kerjasama FSH dan Asosiasi Pengacara Syari’ah (APSI) Yogyakarta 2 kali
20 2017 Mengisi Pos Bantuan HUkum Kerjasama FSH dan Asosiasi Pengacara Syari’ah (APSI) Yogyakarta 2 kali
21 2017 Menjadi Konsultan pada Kegiatan Pos Bantuan Hukum di PN Bantul 3 kali Kegiatan
22 2017 Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN)
23 2016 Mengisi Poss Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 3 kali Kegiatan, yaitu Bulan Mei, Juni, Juli 2016
24 2016 Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN)
25 2016 Mengisi Poss Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 3 kali Kegiatan, yaitu Bulan Mei, Juni, Juli 2016
26 2016 Mengisi Pos Bantuan HUkum Kerjasama FSH dan Asosiasi Pengacara Syari’ah (APSI) Yogyakarta 2 kali
27 2015 Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN)
28 2015 Mengisi Poss Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 4 kali Kegiatan, yaitu Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2015
29 2015 Mengisi Pos Bantuan HUkum Kerjasama FSH dan Asosiasi Pengacara Syari’ah (APSI) Yogyakarta 2 kali
30 2015 Mengisi Poss Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 4 kali Kegiatan, yaitu Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2015

Recognisi

No Tahun Karya
Anggota Asosiasi
1 2023 PENGURUS PERKUMPULAN PENYELENGARA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PPPSIH-PTKIN) PERIODE 2023– 2025 . Pada Pertemuan Rapat Asosiasi
2 2021 PENGURUS DAERAH ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2021-2025 . Pada Pertemuan ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)
3 2021 PENGURUS DAERAH ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2021-2025 . Pada Pertemuan Rapat Asosiasi
4 2021 Asosiasi Dosen Hukum HTN dan HAM . Pada Pertemuan Asosiasi Dosen Hukum HTN dan HAM
5 2020 Pengelola Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2020 . Pada Pertemuan Lembaga Studi dan Bantuan Hukum
6 2020 Menjadi Anggota Asosiasi Dosen HTN HAN
7 2016 Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara . Pada Pertemuan Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri
8 2016 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administerasi Negara . Pada Pertemuan Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri
Mendapat Tanda Jasa dan Penghargaan
9 2016 Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi
10 2020 Pengelola Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2020-2021 . Pada Pertemuan Lembaga Studi dan Bantuan Hukum
Menjadi mitra bestari
11 2017 Jurnal Asy-Syir’ah