Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora, Dr. Muchamad Sodik mengatakan, masyarakat perlu memahami bagaimana memilih program-program televisi yang berkualitas, yang mengandung pesan pesan yang inspiratif dan edukatif, tidak sekedar menghibur saja. Sebagai kampus moderasi Islam, UIN Sunan Kalijaga menjadi lahan yang subur untuk mengedukasi, memberi literasi di bidang apapun, termasuk literasi dalam memilih program-program media elektronik yang berkualitas. Di sisi lain, kecerdasam masyarakat dalam memilih program-program televisi, radio, maupun sajian dari media online akan turut memperkuat integritas nasional. Kali ini Fakultas Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan dialog publik sebagai gerakan literasi media sejuta pemirsa. Agenda ini menggaungkan slogan “Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas-Bicara Siaran Baik” bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk menonton program – Program siaran yang berkualitas dan mendidik dari radio, televisi dan media online. Kecerdasan masyarakat untuk hanya memilih siaran yang berkualitas tentunya akan mendorong lembaga penyiaran publik untuk pemproduksi program-program siaran yang berkualitas, yang selain menghibur mengandung pesan-pesan yang mendidik.

Hal tersebut disampaikan Dr. Moch. Sodik dalam Forum Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, bertempat di Gedung Prof. RHA. Soenarjo, SH., kampus setempat, Kamis, 5/3/2020. Farum ini menghadirkan narasumber: Komisi I DPR RI, Hanafi Raiz. S. IP. M. PP., Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambiya, Ketua Asosiasi Televisi Swasta, Safril Nasution, pembawa acara program acara Geopark INEWS Arlista Hadhi Putri, dan dimoderatori oleh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Drs. Bono Setyo, M.Si. Hadir pula sebagai tamu kehormatan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum dan Politik, Sumadi SH., MH. Ratusan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga, juga dari kampus-kampus di lingkup Yogyakarta hadir memadati ruang dialog kali ini.

Sementara itu, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sumadi antara lain Gubernur DIY berharap, masyarakat Yogyakarta lebih peduli terhadap siaran berkualitas. Menurut Sri Sultan, forum ini penting sebagai ajang penguatan hak hak publik, mendidik masyarakat untuk kritis menanggapi siaran televisi dan radio, mengkodisikan masyarakat memahami bagaiman siaran yang berkualitas itu. Selain itu, mudahnya mengakses media sosial, perlu dibarengi gerakan literasi media, mensikasi siaran yang negatif dan tak berkiblat pada norma, dan mengajak masyarakat lebih peduli dalam mengawasi anak anak dari dampak negatif pengunaan teknologi digital. Gubernur DIY juga menghimbau lembaga siaran publik untuk peduli pada upaya pelestarian budaya lokal agar semakin dikenal mendunia bukan malah memperbanyak siaran-siaran dari asing.

Hanafi Rais menyampaikan, adanya bias kepentingan pada media, baik itu terkait bisnis, politik dan kepentingan ideologis harus dipahami oleh publik dalam rangka menerima segala bentuk pesan dan informasi yang disampaikan media. Literasi media adalah sebuah usaha memberdayakan masyarakat agar memiliki posisi tawar di hadapan media. Jika masyarakat sudah cerdas dalam menerima segala pesan media, harapannya dapat mengubah postur penyiaran saat ini. Hanafi mengapresiasi inisiatif Fakultas Sosial dan Humaniora bersama KPI dalam gerakan literasi media ini. Menurutnya, literasi sebagai gerakan yang berangkat dari masyarakat termasuk dari mahasiswa yang merupakan agen perubahan bangsa, dapat berjalan efektif untuk mengubah kualitas siaran saat ini. “Sengawur-ngawurnya konten siaran sekarang, kalau masyarakatnya sehat tentu akan mampu mengubah postur siaran,” ujar Hanafi. Lebih jauh dia berharap, KPI mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat dalam gerakan literasi.

Irsal Ambiya memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi KPI dalam menjaga kualitas penyiaran. KPI adalah buah reformasi yang sekarang hadir sebagai usaha membangun demokrasi. “KPI adalah representasi publik untuk menjaga ruang penyiaran Indonesia sesuai hakikat penyiaran,” ujarnya. KPI berkepentingan mengawasi ruang publik yang digunakan agar lembaga penyiaran yang hadir berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga informasi yang layak, adil, merata dan seimbang dapat diperoleh publik.

Selain menyampaikan posisi KPI dalam menjaga kualitas siaran, Irsal juga mengajak publik untuk berhenti menonton siaran yang tidak berkualitas. Menurutnya, ketika siaran tidak berkualitas masih banyak ditonton orang, maka siaran tersebut akan terus ada. “Karenanya kita semua harus lebih sadar untuk menjaga eksistensi siaran-siaran yang baik dengan ikut menontonnya,” ujar Irsal.

Sementara itu Syafril Nasution meminta agar masyarakat melihat televisi tidak hanya sekedar sebagai tempat hiburan, tetapi juga pemersatu bangsa. Undang-Undang Penyiaran sendiri memang menyebutkan bahwa penyiaran memiliki tujuan salah satunya memperkukuh integrasi nasional. Syafril juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, televisi masih menjadi pilihan utama konsumen media di tengah berbagai platform media digital. Selain itu, televisi pun masih menjadi aset bangsa dan penggerak ekonomi. “Televisi merupakan medium strategis dalam membentuk dan membina bangsa,” ujar Syafril. (Weni)