Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Sunan Kalijaga, Muhammad Ghofur Wibowo berhasil meraih Gelar Doktor Bidang Ekonomi Islam. Ghofur berhasil mengantongi gelar Doktor setelah mempertahankan karya riset Disertasinya berjudul “Peran Tata Kelola Pemerintahan (Governance) Serta Bauran kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Studi Di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)”pada Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, belum lama ini. Ghofur mempresentasikan Disertasinya secara Daring dengan tim penguji: Dr. Sunaryati, SE., M. Si., Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M. Si., Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D., Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA. (Promotor), Dr. Ibnu Qizam, SE., M. Si., Ak., CA. (Promotor).

Di temui di ruang kerjanya di kampus FEBI UIN Suka, Ghofur menjelaskan, penelitiannya bermaksud menguji peran bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan model St. Louis yang dikembangkan oleh Anderson dan Jordan pada tahun 1968, dengan memasukkan variabel kualitas institusi (governance) sebagai variabel yang memoderasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Model penelitian Ghofur menggunakan variabel bebas berupa penawaran uang (money supply,M), sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran pemerintah (goverenmant, G), serta utang pemerintah (public debt, D) sebagai proksi dari kebijakan fiskal. Variabel indeks tata kelola pemerintah(governance index, INS) terdiri dari 6 indikator; suara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan terorisme, efektifitas pemerintahan, kualitas regulasi, peraturan hukum, pengawasan korupsi.

Sementara obyek penelitian adalah 46 negara dari 57 negara anggota OKI antara tahun 2005 s/d 2018. Alat analisis yang digunakan; regresi data panel moderasian yang terdiri dari 28 persamaan. Variabel kontrol; jumlah penduduk dan investasi. Penelitian Ghofur berhasil mengungkap bahwa, kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (jumlah uang yang beredar) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana temuan model St. Louis oleh Anderson dan Jordan tahun 1968. Adapun kebijakan utang pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota OKI. Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota OKI. Hal ini menunjukkan peran penting kualitas tata kelola pemerintahan dalam perekonomian sebagaimana teori pertumbuhan ekonomi terkini.

Namun demikian, kualitas tata kelola pemerintahan tidak mampu memoderasi pengaruh bauran kebijakan fiskal dan dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI. Indeks tata kelola pemerintahan lebih berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Bukan sebagai moderator yang afektif bagi kebijkan ekonomi pemerintah. Sementara indeks governance lebih efektif dalam moderasi berbagai variabel ekonomi yang merupakanaktifitas ekonomi masyarakat.

Berbagai temuan penelitiannya ini menurut Ghofur sejalan dan mendukung teori kelembagaan yang menjadi dasar pijakan riset disertasinya. Anderson dan Jordan menyebutkan; variabel institusi merupakan salah satu penentu kinerja perekonomian yang sifatnya jangka panjang. Sehingga disebut sebagai “variabel yang lambat berubah.” Walaupun indeks governance di negara-negara anggota OKI relatif rendah dibanding kelompok negara lain, namun tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.

Hanya saja disayangkan bahwa Islam yang dianut oleh sebagian besar negara-negara anggota OKI belum mampu menciptakan kualitas kelembagaan yang tinggi. Padahal ajaran Islam dalam al Qur’an dan hadits sangat sejalan dengan berbagai indikator dalam indeks governance. Hal ini ditengarai internalisasi ajaran Islam belum mampu membentuk karakter kelembagaan yang positif sebagaimana teori yang dikembangkan oleh North. Konflik internal negara-negara OKI, khususnya persaingan antara Arab Saudi dan Iran diduga kuat menjadi salah satu penyebab rendahnya indeks governance, khususnya terkait dengan political stability, demikian papar Muhammad Ghofur Wibowo. (Weni)