Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kehumasan dengan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) tahun 2025. Kegiatan ini digelar oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (HKP) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Uji Kompetensi JFPH batch 1 telah berlangsung pada Kamis–Jumat, 27–28 November 2025 di Jakarta.
Pada pelaksanaan batch pertama ini, UIN Sunan Kalijaga mengirim dua stafnya, yaitu Nurul Mar’ati Saleh, S.T., M.M., dan Nuraini Ahmad, S.T., M.A. Sementara itu, Trinidya Firdayani, S.E. dijadwalkan mengikuti batch selanjutnya.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Biro HKP, Thobib Al Asyhar, menekankan pentingnya peran Pranata Humas di era disrupsi digital. Menurutnya, Humas kini memegang peran sentral tidak hanya dalam menjaga citra lembaga, tetapi juga dalam memastikan keterhubungan efektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Pranata Humas hari ini adalah ujung tombak. Peran kita bukan sekadar menjaga citra, melainkan menentukan kualitas layanan publik dan bagaimana pemerintah terhubung dengan masyarakat di era digital,” tegas Thobib.
Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan Humas dalam mengelola informasi yang melimpah, termasuk mengemas narasi, memahami literasi digital, dan melakukan mitigasi isu. “Ini adalah kemampuan kita sebagai calon Pranata Humas untuk mampu mengkomunikasikan, menafsirkan, dan menyampaikan kinerja terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Thobib menegaskan bahwa penguatan kapasitas kehumasan sejalan dengan visi pimpinan Kemenag yang sangat menekankan pentingnya komunikasi publik. Pemerintah, ujarnya, harus hadir secara aktif di tengah masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh berada di menara gading. Apa yang dilakukan itu harus terkoneksi dengan apa yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pranata Humas di Kanwil dan PTKN didorong untuk terus mengkomunikasikan program, hasil penelitian, serta kebijakan strategis kepada publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Ketua Tim Penyiapan Regulasi dan Pembinaan JFPH Biro HKP, Rusydi Sani, menjelaskan bahwa proses seleksi administrasi Uji Kompetensi melibatkan ratusan pelamar dari berbagai daerah di Indonesia.
“Ada 400 berkas pegawai yang masuk. Semua kami buka satu per satu. Kami cek tanda tangan SKP, kecukupan angka kredit, dan kelengkapan lainnya,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, 180 berkas diajukan ke Komdigi dan 161 dinyatakan memenuhi syarat. Pelamar yang tidak lolos umumnya terkendala usia, ketidaksesuaian jenjang, atau faktor pribadi lainnya.
Uji Kompetensi dilakukan secara luring di Jakarta, terdiri atas ujian tertulis, uji produk, penyusunan portofolio, penulisan esai, presentasi, serta wawancara. Pelaksanaannya dibagi menjadi tiga gelombang: batch 1 pada 27–28 November 2025, batch 2 pada 4–5 Desember 2025, dan batch 3 pada 8–9 Desember 2025.
Saat ini jumlah Pranata Humas di lingkungan Kemenag baru sekitar 1.200 orang. Karena itu, Kemenag berharap seluruh peserta yang mengikuti uji kompetensi dapat lolos untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja di seluruh Indonesia dan memastikan setiap unit memiliki tenaga komunikasi yang andal, responsif, serta mampu memberikan layanan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat.(humassk)