Guna mengoptimalkan fungsi kehumasan di seluruh satuan kerja, Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama RI mengadakan rapat koordinasi secara daring pada Selasa (14/1/2025). Acara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekjen Nomor B-5/B.VIII.3/HM.01/01/2025 dan melibatkan pranata humas di bawah naungan Kementerian Agama dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari PTKIN, Kanwil, maupun Kantor Kemenag Kabupaten / Kota.

Rapat yang dipandu oleh Rusdy Sani ini menghadirkan Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu sebagai narasumber utama, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, Ahmad Fauzin. Dalam pembukaannya, Ahmad Fauzin menyoroti pentingnya kehumasan sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif institusi melalui perannya melakukan glorifikasi dan komunikasi publik serta strategi komunikasi.  “Melalui rapat ini, kita berupaya mengidentifikasi peluang, mengenali hambatan, dan mencari solusi efektif agar kehumasan dapat lebih berdaya guna. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.

Poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kebijakan alokasi anggaran khusus untuk kehumasan Kanwil minimal sebesar Rp1 miliar dan untuk PTKIN agar menyesuaikan.  Dana ini direncanakan untuk mendukung program seperti media gathering, penyediaan perangkat pendukung seperti kamera dan sarana podcast, pengelolaan isu strategis, serta pelatihan kehumasan berbasis lokal. Penyelenggaraan coaching clinic bagi sumber daya manusia (SDM) di bidang kehumasan juga dinilai penting untuk akselerasi peningkatan keterampilan dan pengetahuan praktisi humas dalam menjalankan perannya yang mencakup pendalaman penggunaan berbagai teknologi mutakhir yang relevan dengan kebutuhan dan dinamika dunia kehumasan modern.

Ahmad Fauzin juga mengemukakan pentingnya penyusunan rencana kerja yang terstruktur melalui dokumen Term of Reference (ToR), guna menyajikan rancangan kinerja kehumasan secara jelas dan sistematis. Ia juga menekankan urgensi inovasi dalam pengelolaan anggaran agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Fauzin menggarisbawahi relevansi pembelajaran dari praktik industri swasta yang secara strategis mengalokasikan sepertiga anggarannya untuk kegiatan promosi dan komunikasi guna mendukung pencapaian tujuan institusional.
Sementara itu, Ismail Cawidu, dalam arahannya, meminta pranata humas untuk memberikan gambaran nyata terkait implementasi kondisi kehumasan di lapangan. “Evaluasi ini penting agar kebijakan pimpinan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

Dalam diskusi yang melibatkan berbagai pranata humas dari beragam institusi, terungkap beragam pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas kehumasan. Pembahasan mencakup posisi strategis humas dalam institusi, serta dinamika keberpihakan atau ketidakberpihakan pimpinan terhadap peran dan fungsi kerja humas. Begitu juga RTM Maharani, Pranata Humas Ahli Madya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, turut memberikan pandangannya. Maharani memaparkan kompleksitas yang dihadapi bidang kehumasan di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus menawarkan berbagai gagasan kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program kehumasanm serta Biro HKP untuk mengawal formasi hasil Verifikasi Validasi oleh Kemenfo.

Rapat ini menjadi langkah penting bagi institusi untuk memperkuat peran kehumasan dalam mendukung tugas-tugas strategis, branding institusi, glorifikasi informasi, serta meningkatkan sinergi lintas unit kerja.(tim humas)