Dipandu oleh Dr. Sujadi, M.A., sesi panel menghadirkan empat akademisi nasional yang berasal dari disiplin ilmu berbeda, yakni Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Melani Budianta, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A., serta Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Keempatnya menawarkan perspektif yang saling melengkapi tentang bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam pendidikan tinggi.

Mengawali diskusi, Prof. Dr. M. Amin Abdullah mengangkat tema “Pancasila sebagai Etika Keilmuan dan Spiritualitas Kebangsaan dalam Perspektif Integratif-Interkonektif-Transformatif.” Ia menilai pembelajaran Pancasila selama ini masih didominasi pendekatan legalistik dan hafalan sehingga kurang mampu menjawab tantangan perubahan sosial, perkembangan media digital, maupun kecerdasan buatan.

Menurut Amin Abdullah, Pancasila harus ditempatkan sebagai etika keilmuan (living philosophy) yang membimbing cara berpikir, cara mengambil keputusan, hingga praktik profesional para ilmuwan, birokrat, dosen, maupun mahasiswa.

“Pancasila tidak cukup dipahami sebagai teori atau dokumen negara. Ia harus hidup dalam perilaku, menjadi orientasi etik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan transformasi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma integratif, interkonektif, dan transformatif yang menghubungkan ilmu pengetahuan, spiritualitas, serta aksi sosial sebagai arah baru Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Perspektif tersebut kemudian diperkaya oleh Prof. Dr. Melani Budianta, Guru Besar (Purnadinas) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sekaligus penerima Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2025. Dalam paparannya bertajuk “Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila”, ia menekankan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada kurangnya pengetahuan mengenai Pancasila, melainkan belum membudayanya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Melani menguraikan berbagai persoalan sosial yang masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari diskriminasi, polarisasi akibat hoaks dan ujaran kebencian, politik transaksional, hingga kesenjangan sosial.

Menurutnya, pembudayaan Pancasila memerlukan perubahan ekosistem melalui keteladanan pemimpin, budaya organisasi, kebijakan publik, serta pembiasaan yang konsisten.

“Pancasila akan benar-benar hidup ketika menjadi kebiasaan kolektif, memengaruhi cara mengambil keputusan, dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari,” jelasnya.

Selanjutnya, Prof. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Guru Besar Hak Asasi Manusia dan Gender UIN Sunan Kalijaga sekaligus Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan, mengikuti diskusi secara daring dari KBRI Tashkent.

Melalui materi bertajuk “Pancasila, Inklusi Sosial, dan Kemanusiaan Global”, ia menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari proses transformasi budaya bangsa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat lintas agama, suku, gender, dan kelompok sosial. Karena itu, Pancasila memiliki karakter inklusif yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai universal.

Berbekal pengalamannya sebagai diplomat, Siti Ruhaini menilai Pancasila memberikan posisi strategis bagi Indonesia dalam diplomasi internasional, termasuk dalam membangun perdamaian, memperjuangkan keadilan, dan memperkuat kerja sama global.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mampu mempersatukan lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, serta keragaman agama dan budaya dalam satu identitas kebangsaan.

Panel ditutup oleh Prof. Sahiron Syamsuddin, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. Dalam paparannya bertajuk “Integrasi Keilmuan: Kajian Islam, Artificial Intelligence (AI), dan Robotika”, ia menunjukkan bahwa paradigma integrasi ilmu tidak berhenti pada penyatuan ilmu agama dan ilmu umum, tetapi juga harus menjawab perkembangan teknologi mutakhir.

Sahiron menjelaskan tiga model integrasi keilmuan yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yakni integrasi metodis, integrasi substansial, dan integrasi etis. Ketiganya menjadi dasar dalam membangun sintesis antara kajian Islam dengan berbagai disiplin ilmu modern.

Ia mencontohkan bahwa perkembangan AI dan robotika dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu keislaman, seperti penyusunan basis data tafsir Al-Qur'an yang mampu membantu proses pembelajaran secara lebih cepat. Namun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan peran ulama dan ilmuwan karena agama tidak hanya berkaitan dengan informasi, melainkan juga hikmah, kebijaksanaan, dan pembentukan karakter.

Diskusi panel tersebut menunjukkan bahwa penguatan Pendidikan Pancasila membutuhkan pendekatan multidisipliner. Mulai dari penguatan etika keilmuan, pembudayaan nilai dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan perspektif kemanusiaan global, hingga integrasi ilmu agama dengan perkembangan teknologi mutakhir. Keempat perspektif tersebut sekaligus menegaskan kekhasan paradigma integratif, interkonektif, dan transformatif yang selama ini dikembangkan UIN Sunan Kalijaga sebagai kontribusi nyata bagi pengembangan Pendidikan Pancasila di Indonesia. (humassk)