Ketika alam makin dipandang sebagai komoditas ekonomi dan ruang hidup masyarakat terus terdesak oleh kepentingan eksploitasi, muncul pertanyaan mendasar: ke mana arah kebudayaan Indonesia bergerak? Pertanyaan itulah yang menjadi titik tolak Seminar Nasional Hibrida Seri-2 yang diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama bersama Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Kamis (11/6/2026) di Teatrikal Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga. Seminar dengan tema "Dari Budaya Adaptasi dan Konservasi ke Budaya Eksploitasi dan Komersialisasi" ini menjadi ruang refleksi bersama atas berbagai krisis ekologis dan sosial yang dihadapi Indonesia, yang dinilai tidak hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga krisis kebudayaan, moral, dan spiritual.
Kegiatan yang dihadiri akademisi, peneliti, budayawan, mahasiswa, serta perwakilan berbagai lembaga ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ilmuwan, peneliti, dan pemikir kebudayaan. Seminar ini diikuti oleh 150 orang dan berlangsung secara luring dan daring, sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi publik dalam diskusi isu-isu strategis kebangsaan.
Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa seminar ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus merawat tradisi refleksi kritis mengenai arah perkembangan kebudayaan Indonesia di tengah perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Menurutnya, tema yang diangkat mengandung kegelisahan akademik yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menjelaskan bahwa sejarah panjang peradaban Nusantara dibangun di atas tradisi adaptasi dan konservasi yang memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi perubahan sekaligus menjaga kesinambungan nilai, pengetahuan, dan kearifan lokal.
“Tradisi agraris, sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, berbagai bentuk pengetahuan lokal, hingga praktik-praktik keagamaan yang berkembang di Nusantara merupakan contoh bagaimana masyarakat kita selama berabad-abad membangun hubungan yang harmonis dengan alam dan lingkungan sosialnya,” ungkap Prof. Noorhaidi.
Namun, ia menilai dalam beberapa dekade terakhir terjadi perubahan orientasi yang cukup mendasar. Alam makin sering dipandang sebagai objek ekonomi semata, sementara nilai-nilai kolektif yang dahulu menjadi fondasi kehidupan bersama mulai tergerus oleh logika eksploitasi dan komersialisasi.
Rektor juga menegaskan bahwa tema seminar ini sejalan dengan komitmen UIN Sunan Kalijaga dalam mengembangkan program prioritas ekoteologi yang saat ini menjadi salah satu agenda strategis Kementerian Agama. Melalui pendekatan tersebut, krisis lingkungan dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral, spiritual, dan peradaban.
“Agama perlu menghadirkan perspektif etis yang meneguhkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan penjaga bumi. Kelestarian lingkungan harus menjadi bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua AIPI, Prof. Daniel Murdiyarso, yang menyampaikan sambutan melalui video, mengajak peserta untuk melihat tema seminar secara lebih dialogis. Menurutnya, adaptasi dan konservasi tidak perlu dipertentangkan dengan eksploitasi dan komersialisasi, melainkan perlu dicari titik temu yang memungkinkan keduanya berjalan secara berkelanjutan.
Prof. Daniel menyoroti kecenderungan adaptasi yang sering dipandang sebagai sikap pasrah atau sekadar menyesuaikan diri. Padahal, adaptasi memerlukan investasi dan penguatan kapasitas agar berbagai risiko dan kerugian dapat diminimalkan.
“Adaptasi tidak boleh hanya dianggap sebagai cost center. Kita perlu melihat bahwa adaptasi juga dapat menghasilkan manfaat dan memperkuat ketahanan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik praktik konservasi yang sering kali dipahami secara sempit sebagai upaya memagari dan melindungi suatu kawasan tanpa memberikan ruang bagi keberlanjutan sistem yang hidup di dalamnya. Menurutnya, konservasi perlu dikelola secara aktif sehingga mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis secara bersamaan. Daniel menegaskan bahwa eksploitasi tidak selalu identik dengan kerusakan. Yang diperlukan adalah pendekatan eksploitasi yang regeneratif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan.
Seminar ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai bidang keilmuan dan praktik. Prof. Yunita Triwardani Winarto (Komisi Kebudayaan AIPI) membahas krisis budaya di era antroposen dan tantangan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim. Dr. Herry Yogaswara (BRIN) mengulas politik ekonomi sumber daya alam dan dampaknya terhadap kebudayaan lokal. Emilianus Ola Kleden (Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari) menyoroti peran masyarakat sipil dalam advokasi dan perlindungan wilayah adat. Sementara itu, Dr. Budhy Munawar-Rachman (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara) mengangkat perspektif ekoteologi dan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Arifah Khusnuryani, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.
Menutup rangkaian seminar, Prof. Amin Abdullah mengingatkan bahwa krisis ekologi yang dihadapi dunia saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Mengutip sejarawan dan pemikir global Yuval Noah Harari, ia menyebut kerusakan yang dilakukan manusia terhadap bumi dalam lima dekade terakhir bahkan lebih besar dibandingkan kerusakan yang terjadi selama seribu tahun sebelumnya.
Dalam perspektif teologis, Prof. Amin mengaitkan fenomena tersebut dengan pesan Al-Qur'an yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi (lā tufsidū fī al-arḍi). Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang mendorong kerusakan lingkungan, yakni khaufan (ketakutan) dan tama'an (ketamakan). Ketakutan akan kemiskinan dan ketidakmakmuran sering kali menjadi alasan pembenar eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sementara ketamakan melahirkan praktik-praktik oligarki dan industri ekstraktif yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Prof. Amin menegaskan bahwa perdebatan mengenai konservasi dan eksploitasi tidak seharusnya berhenti pada dikotomi yang saling menegasikan. Sebaliknya, keduanya perlu ditempatkan dalam ruang dialog yang kritis dan konstruktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, keterlibatan civil society sangat penting untuk terus menyuarakan etika dan moral dalam kebijakan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga menyampaikan empat catatan penting sebagai agenda tindak lanjut. Pertama, membangun dialog yang lebih serius antara perspektif konservasi dan eksploitasi agar keduanya dapat dikelola secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat pendidikan ekologi melalui lembaga pendidikan, termasuk seluruh Fakultas Tarbiyah di Indonesia. Ketiga, memperkuat peran masyarakat sipil sebagai penjaga nilai-nilai etika dan moral publik. Keempat, mendorong pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam merumuskan solusi atas persoalan ekologi yang makin kompleks.
Melalui forum ini, UIN Sunan Kalijaga menegaskan perannya sebagai ruang perjumpaan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keagamaan, dan kepedulian sosial dalam merespons krisis ekologis yang makin kompleks. Seminar tidak hanya menjadi arena pertukaran gagasan, tetapi juga langkah awal untuk merumuskan rekomendasi dan gerakan bersama demi menjaga keberlanjutan bumi Nusantara. Di tengah meningkatnya tantangan ekologis dan sosial, penguatan nilai-nilai adaptasi, konservasi, serta tanggung jawab moral terhadap lingkungan dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. (humassk)