Di tengah dunia yang berlomba memuja kecerdasan buatan, Menteri Agama Republik Indonesia mengingatkan satu hal yang kerap terlupa: kemajuan teknologi tanpa kompas moral berisiko menggerus kemanusiaan. Dari Kairo, Mesir, pesan itu disampaikan dengan tegas—agama harus tetap menjadi penuntun peradaban di era Artificial Intelligence (AI).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan gagasan ekoteologi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan dalam konferensi internasional yang digelar Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, Senin (19/1/2026). Forum ini dihadiri Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, serta para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara.
Mengawali paparannya, Menag menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto, sekaligus apresiasi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi tersebut.
Dalam pidatonya, Nasaruddin menegaskan bahwa tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan hidup. Tanggung jawab itu mengandung dimensi moral, amanah sosial, serta kesadaran untuk memakmurkan bumi.
“Dalam kerangka inilah pentingnya ekoteologi, cara pandang yang memahami relasi manusia dan lingkungan sebagai amanah etis,” ujar Menag.
Ia menekankan, bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi. Karena itu, pembangunan peradaban tidak boleh mengorbankan keseimbangan alam. Setiap profesi atau aktivitas yang merusak harmoni tersebut, menurutnya, telah menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat peradaban itu sendiri.
Menag juga mengapresiasi pandangan Menteri Wakaf Mesir bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban Islam. Ia mengaitkannya dengan pemikiran tokoh Aljazair, Malik bin Nabi, yang menegaskan bahwa peradaban bukan sekadar akumulasi materi, melainkan bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh—perpaduan manusia, tanah, dan waktu yang digerakkan oleh dorongan spiritual.
Beranjak ke isu kontemporer, Nasaruddin menilai tantangan terbesar di era AI bukanlah kecanggihan algoritma, melainkan menjaga sisi kemanusiaan manusia. Dunia, katanya, tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi juga beretika.
“Peran agama hari ini adalah menjadi kompas moral kemajuan, penjamin martabat manusia, dan penjaga makna kerja di tengah dunia yang bergerak cepat,” tegasnya.
Ia mencontohkan pengalaman Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, yang berupaya mengaitkan pendidikan keagamaan dengan nilai profesionalisme serta etika kerja, termasuk dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan.
Menurut Menag, berbagai diskusi ilmiah di Indonesia menegaskan bahwa AI sehebat apa pun—tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. AI harus tetap diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas fatwa atau bimbingan keagamaan.
“Tantangan sesungguhnya bukan pada penggunaan AI, tetapi pada bagaimana ia diatur dan dikendalikan agar manusia tetap memimpin dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etiknya,” ujarnya.
Menutup paparannya, Menag mengingatkan bahwa dunia modern tidak kekurangan ahli, tetapi kekurangan nilai yang menuntun keahlian itu. “Kita tidak hanya memerlukan akal yang maju, tetapi juga akhlak yang kokoh dan pandangan kemanusiaan yang utuh,” katanya.
Pesan dari Kairo itu menjadi penegasan: di tengah laju teknologi, agama tetap relevan, bukan sebagai penghambat kemajuan, melainkan penjaga makna peradaban.