Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya menyasar pola kerja, tetapi juga perubahan pola pikir (mindset) ASN dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Dokumentasi dan Publikasi Dr. Thobib Al Asyhar, M.Si saat rapat kooordinasi seluruh humas dilingkungan Kementerian Agama melalui zoom.
Salah satu poin utama dalam transformasi ini adalah penguatan budaya kerja yang efisien, termasuk penerapan kebijakan penghematan energi di lingkungan kerja. ASN diimbau untuk menyalakan listrik dan pendingin ruangan (AC) secara terbatas, serta mematikannya sesuai jam operasional sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap efisiensi anggaran negara.
Selain itu, pemerintah menegaskan kembali penerapan skema kerja fleksibel, termasuk Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan, yang direncanakan dilaksanakan setiap hari Jumat. Kebijakan ini menekankan bahwa WFH tetap merupakan hari kerja produktif, bukan hari libur, sehingga ASN tetap wajib siaga dan responsif terhadap tugas serta pelayanan masyarakat.
Dalam mendukung efisiensi mobilitas, penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi maksimal 50 persen. ASN didorong untuk memanfaatkan transportasi publik sebagai bagian dari budaya baru yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Kebijakan ini telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, yang memiliki infrastruktur transportasi publik yang memadai.
Di sisi lain, perjalanan dinas juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mendorong pengurangan perjalanan dinas serta optimalisasi pertemuan secara daring guna menekan biaya operasional. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa sektor layanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan. Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, administrasi kependudukan, hingga layanan keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) tetap harus beroperasi secara optimal, termasuk pada hari penerapan WFH dengan sistem penjadwalan petugas.
Sektor pendidikan juga tetap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dengan penyesuaian tertentu khususnya pada jenjang pendidikan tinggi yang dapat mengombinasikan metode pembelajaran daring dan luring.
Transformasi budaya kerja ini juga mencakup gerakan hemat energi sebagai tanggung jawab bersama, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. ASN diharapkan menjadi teladan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan produktif.
Secara nasional, kebijakan ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan anggaran negara hingga Rp6,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola kerja ASN memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi keuangan negara.
Dalam implementasinya, pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu dua bulan sejak kebijakan diberlakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan.(hunassk)
Lebih lanjut, seluruh jajaran kehumasan di lingkungan pemerintah didorong untuk aktif menyosialisasikan transformasi budaya kerja ini melalui berbagai kanal komunikasi. Narasi yang dibangun menekankan bahwa kebijakan ini merupakan “cara baru” dalam bekerja yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan menyampaikan bahwa penghematan ini sebagai sesuatu yang tidak terelakkan karena situasi dunia saat ini. PRnya adalah bagaimana kita merespons secara positif, menyesuaiakan diri dengan budaya kerja baru tanpa mengurangi komitmen dan kinerja kita pada tugas-tugas kedinasan untuk terus berkhidmat bagi kemajuan lembaga
Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi yang masif, transformasi budaya kerja ASN diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi modern yang responsif, hemat, dan berdampak luas bagi masyarakat.(humassk)