1b844e0a-d212-468f-8780-e8c6412c0f0d.jpg

Rabu, 18 November 2026 16:18:00 WIB

0

Mahasiswa Hukum UIN Sunan Kalijaga Ajukan Uji Materi Perdana, MK Ubah Rumusan Pasal 215 KUHAP

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dicky Saputra, mengajukan permohonan uji materiil Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pemohon tunggal, ia mempersoalkan ketiadaan tanda koma di antara kata “Saksi” dan “Ahli” dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Menurut Dicky, penulisan itu menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dilindungi dari pertanyaan yang bersifat menjerat dalam persidangan pidana.

MK mengabulkan sebagian permohonan Dicky melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Mahkamah menyatakan kata “Ahli,” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan itu, Pasal 215 berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa.”

Dalam wawancara dengan Humas UIN Sunan Kalijaga, Dicky mengatakan ia menemukan persoalan tersebut ketika mempelajari KUHAP baru sebagai pedoman simulasi sidang pidana untuk kompetisi peradilan semu tingkat nasional. Ia mencermati bahwa tanda koma ditempatkan setelah kata “Ahli”, sementara kata “Saksi” dan “Ahli” ditulis berdampingan. Dalam sebuah perincian, kata Dicky, tanda koma berfungsi memisahkan unsur-unsur yang disebutkan.

“Sebetulnya, siapa sih yang ingin dilindungi dari pertanyaan yang bersifat menjerat itu? Apakah saksi, apakah ahli, apakah terdakwa? Ataukah saksi ahli atau terdakwa?” ujar Dicky.

Menurut Dicky, penulisan tanpa tanda pemisah membuat “Saksi Ahli” dapat dibaca sebagai satu istilah. Padahal, KUHAP mendefinisikan saksi dan ahli secara terpisah. Dari situ, ia mendalami kemungkinan adanya kesalahan penulisan dalam rumusan Pasal 215. Sebagai mahasiswa yang mempelajari perundang-undangan, ia menilai kejelasan rumusan diperlukan agar ketentuan tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Dicky juga mengaitkan permohonannya dengan pergeseran pendekatan dalam hukum acara pidana. Menurut dia, berlakunya KUHAP baru mencerminkan pergeseran dari crime control model, yang menekankan pengendalian kejahatan dan kecepatan penanganan perkara, menuju due process model, yang memberi penekanan pada perlindungan hak dalam proses peradilan. Dalam pandangannya, perlindungan itu perlu tercermin dalam rumusan pasal yang jelas, termasuk mengenai siapa yang dilindungi dari pertanyaan menjerat.

“KUHAP baru ini mendudukkan saksi maupun terdakwa itu sebagai subjek yang memiliki kedudukan setara dalam peradilan pidana. Jadi, mereka juga harus dilindungi dan juga dihormati hak-haknya,” kata Dicky.

Dicky mengungkapkan mulai menyusun permohonan pada awal Oktober 2026. Ia membutuhkan sekitar satu minggu untuk menyiapkan naskah sebelum mengirimkannya ke MK. Karena memiliki keterbatasan untuk hadir langsung di Jakarta, ia meminta agar dapat mengikuti persidangan secara daring.

Setelah permohonannya diregistrasi, Dicky mengikuti sidang pendahuluan untuk menyampaikan pokok permohonan. Ia menerima masukan dari majelis hakim panel dan mendapat waktu sekitar satu minggu untuk memperbaiki naskah. Pada sidang kedua, ia menyampaikan pokok-pokok perbaikan tersebut.

Ia memperkirakan seluruh proses, sejak mulai menyusun permohonan hingga putusan diucapkan, berlangsung sekitar satu setengah bulan.

Berkaitan dengan pengalamannya yang luar biasa tersebut, Dicky menuturkan bahwa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga membantunya memahami tata cara pengajuan uji undang-undang, mulai dari menyusun permohonan hingga menyiapkan alat bukti. Ia memperdalam keterampilan itu melalui Komunitas Peradilan Semu, terutama dalam menyusun posita atau dasar dan alasan permohonan, serta memastikan alasan tersebut selaras dengan petitum atau hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah.

“Di kuliah dapat mata kuliahnya, kemudian diperkuat pembelajarannya melalui Komunitas Peradilan Semu,” ujarnya.

Pengujian Pasal 215 KUHAP merupakan permohonan pertama Dicky ke MK. Ia mengatakan tujuan awalnya ialah mempelajari proses pengujian undang-undang secara langsung. Karena itu, ia mengaku tidak menyangka Mahkamah mengabulkan sebagian permohonannya.

“Niat awal melakukan pengujian undang-undang ini hanya untuk belajar,” kata Dicky.

Dari pengalaman tersebut, Dicky mengajak sesama mahasiswa untuk membaca undang-undang secara kritis. Ia juga mendorong mereka mengenali mekanisme pengujian di MK ketika menemukan ketentuan yang dinilai merugikan hak konstitusional. (humassk)