Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dicky Saputra, mengajukan permohonan uji materiil Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pemohon tunggal, ia mempersoalkan ketiadaan tanda koma di antara kata “Saksi” dan “Ahli” dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Menurut Dicky, penulisan itu menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dilindungi dari pertanyaan yang bersifat menjerat dalam persidangan pidana.
MK mengabulkan
sebagian permohonan Dicky melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang
diucapkan pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Mahkamah
menyatakan kata “Ahli,” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan itu, Pasal 215
berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi
atau Terdakwa.”
Dalam wawancara
dengan Humas UIN Sunan Kalijaga, Dicky mengatakan ia menemukan persoalan
tersebut ketika mempelajari KUHAP baru sebagai pedoman simulasi sidang pidana
untuk kompetisi peradilan semu tingkat nasional. Ia mencermati bahwa tanda koma ditempatkan setelah kata “Ahli”, sementara
kata “Saksi” dan “Ahli” ditulis berdampingan. Dalam sebuah perincian, kata
Dicky, tanda koma berfungsi memisahkan unsur-unsur yang disebutkan.
“Sebetulnya, siapa sih yang ingin dilindungi dari pertanyaan yang bersifat
menjerat itu? Apakah saksi, apakah ahli, apakah terdakwa? Ataukah saksi ahli
atau terdakwa?” ujar Dicky.
Menurut Dicky, penulisan tanpa tanda pemisah membuat “Saksi Ahli” dapat
dibaca sebagai satu istilah. Padahal, KUHAP mendefinisikan saksi dan ahli
secara terpisah. Dari situ, ia mendalami kemungkinan adanya kesalahan penulisan
dalam rumusan Pasal 215. Sebagai mahasiswa yang mempelajari perundang-undangan,
ia menilai kejelasan rumusan diperlukan agar ketentuan tersebut dapat dipahami
dan diterapkan secara konsisten.
Dicky juga mengaitkan permohonannya dengan pergeseran pendekatan dalam
hukum acara pidana. Menurut dia, berlakunya KUHAP baru mencerminkan pergeseran
dari crime control model, yang menekankan pengendalian kejahatan dan
kecepatan penanganan perkara, menuju due process model, yang memberi
penekanan pada perlindungan hak dalam proses peradilan. Dalam pandangannya,
perlindungan itu perlu tercermin dalam rumusan pasal yang jelas, termasuk
mengenai siapa yang dilindungi dari pertanyaan menjerat.
“KUHAP baru ini mendudukkan saksi maupun terdakwa itu sebagai subjek yang
memiliki kedudukan setara dalam peradilan pidana. Jadi, mereka juga harus
dilindungi dan juga dihormati hak-haknya,” kata Dicky.
Dicky mengungkapkan mulai menyusun permohonan pada awal Oktober 2026. Ia
membutuhkan sekitar satu minggu untuk menyiapkan naskah sebelum mengirimkannya
ke MK. Karena memiliki keterbatasan untuk hadir langsung di Jakarta, ia meminta
agar dapat mengikuti persidangan secara daring.
Setelah permohonannya diregistrasi, Dicky mengikuti sidang pendahuluan
untuk menyampaikan pokok permohonan. Ia menerima masukan dari majelis hakim
panel dan mendapat waktu sekitar satu minggu untuk memperbaiki naskah. Pada
sidang kedua, ia menyampaikan pokok-pokok perbaikan tersebut.
Ia memperkirakan seluruh proses, sejak mulai menyusun permohonan hingga
putusan diucapkan, berlangsung sekitar satu setengah bulan.
Berkaitan dengan pengalamannya yang luar biasa tersebut, Dicky menuturkan
bahwa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga membantunya memahami tata cara
pengajuan uji undang-undang, mulai dari menyusun permohonan hingga menyiapkan
alat bukti. Ia memperdalam keterampilan itu melalui Komunitas Peradilan Semu,
terutama dalam menyusun posita atau dasar dan alasan permohonan, serta
memastikan alasan tersebut selaras dengan petitum atau hal yang diminta
untuk diputus oleh Mahkamah.
“Di kuliah dapat mata kuliahnya, kemudian diperkuat pembelajarannya melalui
Komunitas Peradilan Semu,” ujarnya.
Pengujian Pasal 215 KUHAP merupakan permohonan pertama Dicky ke MK. Ia
mengatakan tujuan awalnya ialah mempelajari proses pengujian undang-undang
secara langsung. Karena itu, ia mengaku tidak menyangka Mahkamah mengabulkan
sebagian permohonannya.
“Niat awal
melakukan pengujian undang-undang ini hanya untuk belajar,” kata Dicky.
Dari pengalaman
tersebut, Dicky mengajak sesama mahasiswa untuk membaca undang-undang secara
kritis. Ia juga mendorong mereka mengenali mekanisme pengujian di MK ketika
menemukan ketentuan yang dinilai merugikan hak konstitusional. (humassk)