Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi salah satu dari 16 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang digandeng Kementerian Sosial RI untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan melalui program pemberdayaan sosial. Selain UIN Sunan Kalijaga, kerja sama juga dijalin dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Perguruan tinggi lainnya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Gunung Kidul, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Kristen Duta Wacana, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Politeknik Multimedia Yogyakarta, Politeknik Akademik Teknologi Kulit Yogyakarta, serta Akademik Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Graha Sabha Pramana, Kamis (17/7/2025), oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama para pimpinan perguruan tinggi tersebut. Acara ini dirangkai dalam gelaran Berani Graduasi Siap Mewujudkan Generasi Emas, yakni wisuda kelulusan bagi keluarga-keluarga yang memilih berhenti bergantung pada bantuan sosial dan berkomitmen menjalankan program pemberdayaan ekonomi.

“Bantuan sosial itu seharusnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bukan untuk terus-menerus menjadi sandaran hidup,” ujar Saifullah Yusuf dalam sambutannya. Ia menegaskan, berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, alokasi subsidi dan bantuan sosial pada 2025 mencapai lebih dari Rp500 triliun, namun sebagian di antaranya tidak tepat sasaran karena diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak.

Presiden, kata Saifullah, telah memerintahkannya bersama Wakil Menteri Sosial untuk segera melakukan konsolidasi data agar bantuan sosial benar-benar diterima mereka yang membutuhkan. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah memproses Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai satu-satunya basis data kemiskinan dan bantuan sosial di Indonesia.

“Perintahnya jelas, tidak boleh ada kementerian atau pemerintah daerah memiliki data sendiri-sendiri. Data tunggal ini akan mempermudah penyaluran bantuan tepat sasaran, dan ke depan semoga jumlah penerima bantuan semakin menurun karena kesejahteraan meningkat,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Mira Riyati Kurniasih, menambahkan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi bertujuan mengakselerasi penanganan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan sosial. Program Keluarga Harapan, lanjutnya, menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi angka kemiskinan secara bertahap. “Graduasi peserta PKH maupun Sembako menandai keberhasilan mereka dalam meningkatkan taraf hidup hingga dinyatakan mampu secara mandiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai motor hilirisasi inovasi teknologi dan program-program pengentasan kemiskinan. “Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Kami percaya program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, agar intervensi penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara ilmiah dan partisipatif,” ujarnya.

Melalui kerja sama strategis ini, UIN Sunan Kalijaga menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi Islam unggul yang tidak hanya mengembangkan keilmuan di ranah akademik, tetapi juga siap hadir memberikan solusi atas persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. UIN Sunan Kalijaga juga siap menjadi mitra Kementerian Sosial RI dalam menyiapkan sumber daya manusia berkepekaan sosial tinggi, berkarakter hanif, serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama, demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang beradab dan bermartabat.(humassk)