Jakarta, Kemenag – Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (HKP) menggelar Rapat Koordinasi Kehumasan secara hybrid pada Selasa (9/9/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, dan diikuti oleh seluruh jajaran humas dari satuan kerja serta unit kerja di bawah Kemenag, termasuk dua JFT Humas dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, RTM Maharani, Ira Nurhasanah dan Arif Kurniawan.

Dalam laporannya, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyhar, menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum strategis dalam mengarusutamakan publikasi capaian program serta kinerja berdampak Kemenag. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran kehumasan dalam merespons dinamika isu yang berkembang di tengah masyarakat.

“Visi besar kita adalah mewujudkan Kemenag yang transparan, inklusif, berdampak, dan berdaya saing global melalui komunikasi publik berbasis data, teknologi, dan nilai moderasi beragama,” ujar Thobib.Lima misi utama kehumasan Kemenag yang dipaparkan dalam kesempatan tersebut meliputi:

Transparansi & Akuntabilitas Informasi Publik

Penguatan Ekosistem Kehumasan Satker

Integrasi Narasi Nasional & Global

Transformasi Digital & Omnichannel

Manajemen Krisis & Isu Berbasis Data

Thobib juga memperkenalkan sejumlah program strategis seperti Humas 5.0, Humas Kemenag Connect, dan Humas Go Digital, yang mencakup aktivasi organisasi profesi humas, pembinaan SDM, pembentukan Bakohumas Keagamaan, pengelolaan media center, hingga target 1 juta pengikut media sosial dan tata kelola konten berbasis SEO.

Tidak hanya itu, strategi penanganan isu dan manajemen krisis menjadi fokus penting, termasuk penguatan regulasi kehumasan melalui KMA Tata Kelola Kehumasan, KMA PPID, pedoman media sosial, serta SOP pendukung lainnya. Target jangka panjangnya adalah membawa Kemenag meraih predikat Informatif dalam keterbukaan informasi publik.

Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, dalam arahannya menekankan bahwa humas harus fokus membangun reputasi kelembagaan, bukan sekadar pencitraan individu.

“Humas wajib mengarusutamakan reputasi kelembagaan. Anggaran kehumasan harus menjadi prioritas karena humas adalah instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kemenag,” tegas Ismail.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya regulasi dan konsistensi narasi antar kanal informasi Kemenag, serta berjanji akan mendorong pimpinan satker yang belum menyediakan dukungan anggaran untuk kehumasan agar segera berbenah.

Rakor yang berlangsung interaktif ini ditutup dengan sesi diskusi antara Stafsus Menag, Biro HKP, dan peserta daring, yang membahas lebih dalam terkait penguatan humas digital, mekanisme branding kelembagaan, hingga strategi respons terhadap krisis informasi.

Dengan pelaksanaan rakor ini, Kemenag kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kehumasan yang profesional, adaptif terhadap era digital, dan responsif terhadap kebutuhan publik—sekaligus menjaga narasi kebangsaan dan nilai-nilai moderasi beragama di ruang publik.(humassk)