Halaqah Kubra Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memasuki hari ketiga pada Minggu (14/12/2025). Forum ini menjadi ruang penting bagi para peserta untuk merefleksikan dan mematangkan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan kelompok rentan.

Sekretaris Majelis Musyawarah KUPI, Masruchah, menjelaskan bahwa pada hari ketiga ini peserta membahas kembali hasil diskusi hari sebelumnya yang berlangsung dalam empat kelompok. Keempat kelompok tersebut menyoroti refleksi sistem pengetahuan, otoritas ulama perempuan, ekosistem gerakan, serta pembumian paradigma dan pandangan keagamaan KUPI.

“Pada sesi pagi, masing-masing kelompok mempresentasikan temuan dan pelajaran penting dari proses diskusi yang telah dilakukan,” ujarnya. Paparan tersebut kemudian ditanggapi bersama oleh peserta untuk melihat latar belakang kemunculan temuan, konteks yang melingkupinya, serta relevansinya bagi penguatan gerakan KUPI.

Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok besar yang mendiskusikan isu-isu strategis dalam tiga konteks utama, yakni diri atau tubuh, keluarga, dan komunitas. Masruchah menjelaskan, isu strategis komunitas yang dimaksud adalah persoalan-persoalan yang bersifat massif dan berdampak luas, tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga global.

“Isu-isu ini dipandang serius karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan perempuan, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, KUPI memandang perlu memberikan perhatian dan respons keagamaan yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia menambahkan, isu-isu prioritas tersebut juga merupakan wilayah yang belum banyak disentuh oleh pandangan keagamaan atau fatwa dari kelompok lain. Karena itu, seluruh pembahasan harus bertumpu pada data, fakta, dan kajian yang kuat, sejalan dengan karakter KUPI sebagai gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual.

Dari proses diskusi tersebut, setiap kelompok merumuskan dua isu prioritas. Dengan tiga konteks pembahasan, terkumpul enam isu yang kemudian akan ditelaah kembali melalui berbagai pendekatan. Isu-isu ini tidak hanya dipahami dalam konteks tubuh, keluarga, dan komunitas, tetapi juga dalam relasinya dengan gerakan, negara, serta hubungan manusia dengan alam.

“Enam isu tersebut selanjutnya disaring kembali hingga mengerucut menjadi dua atau tiga isu utama, atau enam isu yang benar-benar disepakati bersama,” tutur Masruchah. Hasil pembahasan ini akan dibawa ke forum Majelis Musyawarah KUPI dengan melibatkan lima lembaga penyangga KUPI, yakni Alimat, Rahima, Fahmina, Gusdurian, dan Aman Indonesia.

Proses ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju Kongres KUPI ke-3. Isu-isu yang diusulkan diharapkan telah memiliki landasan sosiologis yang kuat, kerangka konseptual yang jelas, basis data dan realitas sosial yang memadai, serta didukung dalil-dalil keagamaan. Dengan demikian, isu-isu tersebut dapat dipaparkan secara ringkas namun utuh, sekaligus layak untuk dibahas lebih lanjut dalam forum kongres mendatang.

Penyelenggaraan Halaqah Kubra KUPI di lingkungan UIN Sunan Kalijaga menegaskan peran kampus sebagai ruang akademik yang terbuka bagi dialog keagamaan, refleksi kritis, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui dukungan terhadap forum ini, UIN Sunan Kalijaga meneguhkan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang konsisten mengembangkan tradisi keilmuan integratif-interkonektif, sekaligus berkontribusi aktif dalam mendorong lahirnya pemikiran dan gerakan keagamaan yang berpihak pada keadilan, martabat manusia, serta perlindungan kelompok perempuan dan kelompok rentan.(humassk)