Di tengah perdebatan yang kerap menempatkan Islam dan demokrasi sebagai dua hal yang saling bertentangan, diskusi akademik justru menunjukkan sebaliknya, keduanya dapat berjalan berdampingan. Nilai-nilai dalam Islam memiliki banyak irisan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, terutama dalam hal musyawarah, keadilan, dan partisipasi publik.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Minutes of Barakah, bagian dari rangkaian Ramadan bil Jamiah yang diselenggarakan Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (2/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., menyampaikan paparannya bertajuk “Islam dan Demokrasi.”
Menurut Gugun, Islam dan demokrasi tidak seharusnya dipahami sebagai dua entitas yang dikotomis atau saling dipertentangkan. Sebaliknya, nilai-nilai dalam ajaran Islam justru memiliki potensi untuk bersinergi dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Ia menilai anggapan yang menyebut demokrasi sebagai produk “kafir” atau bahkan sebagai sistem yang dianggap “thogut” tidak memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari perspektif perbandingan sistem politik. Dalam kajian politik, kata Gugun, berbagai sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
“Jika dibandingkan dengan sistem lain, seperti teokrasi yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan otoritas agama, atau monarki yang menempatkan kedaulatan pada raja, demokrasi masih menjadi sistem yang relatif lebih minim mafsadah atau dampak buruknya,” ujarnya.
Meski demikian, Gugun menegaskan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sepenuhnya ideal. Ia tetap memiliki keterbatasan dan tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya sistem yang sepenuhnya positif. Namun, dalam perkembangan politik global, demokrasi dinilai paling kompatibel dengan tuntutan zaman.
“Hampir semua negara di dunia hari ini sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling memungkinkan untuk menjawab dinamika masyarakat modern,” katanya.
Dalam konteks Islam, Gugun menilai bahwa sejumlah nilai dasar yang terdapat dalam demokrasi sebenarnya memiliki padanan dalam tradisi politik Islam. Salah satunya adalah konsep syura atau musyawarah, yang menempatkan partisipasi dan pertimbangan bersama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan demokrasi yang memberi ruang bagi suara rakyat dalam proses politik. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk mempertentangkan keduanya secara diametral.
“Tidak ada rumus yang menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Begitu juga sebaliknya, sistem demokrasi tidak meminggirkan Islam,” tegasnya.
Gugun justru melihat bahwa nilai-nilai Islam dapat dikembangkan dan dikompatibilitaskan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, negara yang menjunjung tinggi demokrasi konstitusional juga dapat memberi ruang yang cukup bagi ekspresi politik umat Islam melalui mekanisme kelembagaan yang sah.
Karena itu, ia menilai bahwa perdebatan yang menempatkan Islam dan demokrasi sebagai dua kutub yang berlawanan seharusnya mulai ditinggalkan. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan konstitusional, keduanya justru dapat berjalan berdampingan.
Minutes of Barakah ini menjadi salah satu ruang refleksi akademik selama Ramadan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Melalui forum tersebut, kampus berupaya menghadirkan diskursus keilmuan yang tidak hanya memperkaya pemahaman keagamaan, tetapi juga membuka ruang dialog kritis mengenai berbagai hal, termasuk tentang hubungan agama, negara, dan demokrasi.(humassk)