Dicky Saputra, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut mempersoalkan rumusan Pasal 215 KUHAP mengenai larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi, ahli, atau terdakwa.
Melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan tersebut. MK menyatakan kata "Ahli" dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan putusan tersebut, Pasal 215 KUHAP selengkapnya berbunyi, "Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa."
Dalam permohonannya, Dicky mempersoalkan penggunaan frasa "Saksi Ahli, atau Terdakwa" dalam Pasal 215 KUHAP. Ia menilai penempatan tanda koma setelah kata "Ahli" dan tidak adanya tanda pemisah antara kata "Saksi" dan "Ahli" berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda terhadap norma tersebut.
Menurut Dicky, apabila ketentuan itu dibaca secara sempit, larangan mengajukan pertanyaan menjerat hanya berlaku bagi ahli dan terdakwa. Penafsiran tersebut berpotensi menghilangkan perlindungan bagi saksi dari pertanyaan yang bersifat menjerat dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
Pemohon juga mendalilkan bahwa rumusan Pasal 215 KUHAP tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Padahal, KUHAP telah membedakan pengertian saksi dan ahli dalam Pasal 1 angka 47 dan angka 51.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 215 KUHAP 2025 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebelumnya. Ketentuan lama tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi.
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menjelaskan bahwa dalam KUHAP 2025, pembentuk undang-undang mengubah rumusan tersebut dengan memasukkan frasa "Saksi Ahli". Namun, penyebutan istilah itu tidak disertai penjelasan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal 215 KUHAP.
"Artinya, dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025 pada pokoknya hanya melarang pertanyaan yang bersifat menjerat untuk saksi atau terdakwa, bahkan dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025 tersebut sama sekali tidak menyebut dan tidak menguraikan berkaitan dengan ahli," kata Liliek saat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah yang melanjutkan pembacaan pertimbangan hukum menjelaskan bahwa KUHAP 2025 tidak mengenal nomenklatur "saksi ahli", kecuali dalam Pasal 215. Padahal, secara doktriner, saksi dan ahli memiliki pengertian serta kedudukan yang berbeda dalam proses peradilan pidana.
Saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, atau seseorang yang memiliki dan/atau menguasai data maupun informasi terkait perkara yang diperiksa. Sementara itu, ahli merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan khusus dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana.
Menurut Mahkamah, penggabungan kedua istilah tersebut dalam satu nomenklatur berpotensi menimbulkan kerancuan dan ambiguitas mengenai arti, eksistensi, serta kedudukan masing-masing dalam proses hukum.
"Berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan penafsiran secara gramatikal, sistematis dan historis, khususnya dikaitkan dengan esensi yang terdapat dalam norma Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya dan Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025, bahwa larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat hanya ditujukan terhadap saksi atau terdakwa, maka menurut Mahkamah keberadaan norma Pasal 215 UU 20/2025, yang memuat frasa 'Saksi Ahli' adalah tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum," ujar Guntur.
Mahkamah juga mempertimbangkan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap ketentuan hukum harus menggunakan pilihan kata, istilah, sistematika, dan bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya.
Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan kata "Ahli" tidak relevan untuk dipertahankan dalam Pasal 215 KUHAP. Penghapusannya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kesesuaian norma dengan substansi pengaturan dalam KUHAP sebelumnya.
Pengajuan pengujian materiil oleh Dicky menjadi salah satu bentuk partisipasi mahasiswa dalam menguji norma peraturan perundang-undangan melalui mekanisme konstitusional. Persoalan yang berangkat dari rumusan pasal dalam KUHAP tersebut dibawa ke forum pengujian undang-undang untuk memperoleh penilaian atas kesesuaiannya dengan konstitusi.
Permohonan Dicky juga menambah jejak partisipasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengajukan permohonan pengujian ketentuan presidential threshold yang mendapat perhatian luas media nasional. Dua perkara dengan isu berbeda tersebut menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam menguji norma hukum, mengawal prinsip konstitusionalitas, dan mengambil bagian dalam dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia.(humassk)
