Menteri Agama RI Beri Wejangan Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga

Menteri Agama Republik Indonesia, Jendral (Purn.) TNI Fachrul Razi berkunjung ke Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 12/12/2019. Kunjungan pak menteri disambut hangat oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan fakultas, Kepala Biro dan tenaga kependidikan kantor pusat administrasi UIN Sunan Kalijaga, di ruang pertemuan Gedung Prof. Saifuddin Zuhri.

Dalam sambutan pembukaannya di hadapan Menteri Agama, Prof. Yudian Wahyudi antara lain menyampaikan bahwa pihaknya selalu menekankan kepada seluruh sivitas akademika, bahkan kepada masyarakat luas untuk selalu bersyukur hidup di bumi Indonesia yang merdeka dan bersatu dalam pluralitas. Dua hal tersebut merupakan rahmat Allah yang tertinggi untuk bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Dengan Rahmat kemerdekaan dan persatuan itulah bangsa Indonesia dapat hidup secara damai. Dan semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Semua warga negara tidak membedakan agama dan ras memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengasah potensi positif. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk bertanding menentukan siapa yang paling unggul mendunduki posisi pemimpin di semua bidang, bahkan sebagai presiden.

Kalau itu bisa disadari oleh semua warga negara, maka akan terbentuk sportifitas untuk terus berlomba-lomba mengasah potensi positif yang akan membawa peradaban bangsa ini semakin baik. Di hadapan menteri agama yang notabene berasal dari Aceh, rektor juga menyampaikan bahwa, Aceh memiliki andil besar bagi perkembangan keilmuan dan kemajuan yang dicapai UIN Sunan Kalijaga hingga saat ini. Banyak guru besar di kampus ini yang berasal dari Aceh, jelas Prof. Yudian Wahyudi.

Sementara itu, di hadapan sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menyampaikan bahwa era desrupsi 4.0 yang ditandai perubahan yang sangat pesat di semua bidang, pengaruhnya begitu dahsyat terhadap pola pikir masyarakat, terutama generasi milenial. Mereka belajar banyak bukan dari guru, ustad atau kyai melalui tatap muka, mereka juga tidak lagi belajar dari buku. Tetapi pemahaman mereka lebih banyak dipengaruhi dari medsos. Demikian juga dalam hal pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan yang tidak komprehensif membuat mereka seakan lebih tahu dari mereka yang belajar agama dari kecil di pesantren. Perbedaan pandangan semakin sering terjadi dikarenakan kebebasan menyampaikan dan menerima pandangan dan pemikiran di medsos terbuka lebar.

Mensikapi hal tersebut, Menteri agama menekankan jajaran kementerian agama untuk terus menggelorakan moderasi beragama. Menteri Agama juga memberikan arahan kepada jajaran pegawai UIN Sunan Kalijaga untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital dengan cerdas. Menguatkan identitas ke-Islaman dan kebangsaan dalan satu kesatuan yang utuh. Dengan penguatan identitas ke-Islaman, jajaran kementerian agama harus bisa menyampaikan ayat dan hadis dengan tekstual yang benar, sekaligus dapat menjabarkan makna kontekstual yang terkandung di dalamnya yang barmanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Mengenai wawasan kebangsaan, jajaran kementerian agama harus menjunjung tinggi toleransi dan tenggangrasa, tidak perlu mengedepankan perdebatan dalam menyampaikan pemahaman keagamaan. Cukup menyampaikan tekstual dan kontektualnya dengan argumentasi fiqih dan logika yang tepat. Dengan kesadaran penuh bahwa yang membaca bukan hanya umat muslim.

Maka dari itu membangun agama harus dengan wawasan kebangsaan. Dengan dua poin itu maka Islam akan dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan di Indonesia. Seperti yang telah diterapkan di Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko.

Sementara itu dalam melaksakan setiap program kerja dan aturan-aturan kedinasan, jajaran kementerian agama harus bisa menjadi contoh bagi kementerian lain. Kejujuran, keterbukaan dan pelayanan yang sebaik baiknnya harus dijunjung tinggi. Pak menteri mencontohkan, pelaksaan lelang yang dilakukan di awal tugasnya. Ketika pekerjaan lelang sudah didapat siapa pemenangnya, semua pimpinan dan pemenang lelang dihadirkan, Kepada pemenang lelang, pak menteri menyampaikan bahwa dia telah ditetapkan yang terbaik. Jadi tidak punya tanggungjawab untuk balas budi kepada siapapun juga. Tanggungjawabnya adalah kepada negara. Dengan demikian proyek pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan amanah, demikian harap pak menteri. (Tim Humas)