Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menegaskan komitmennya dalam memperkuat tradisi akademik dan kontribusi keilmuan terhadap persoalan publik melalui Kuliah Umum dan Bedah Buku Handbook Analisis Kebijakan Publik dan Governance: Merawat Kebijakan, Menguatkan Tata Kelola, Mewujudkan Kesejahteraan Bersama, Selasa (6/10/2026), di Smart Room Lantai 2 FUPI UIN Sunan Kalijaga. Kegiatan yang dihadiri jajaran dekanat, dosen, dan mahasiswa magister di FUPI tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran buku serta penguatan kerja sama kelembagaan antara FUPI UIN Sunan Kalijaga dan FISIP Universitas Brawijaya (UB).

Dekan FUPI UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbitnya Handbook Analisis Kebijakan Publik dan Governance yang ditulis dan dikembangkan melalui kontribusi sejumlah akademisi. Menurutnya, karya tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian kebijakan publik yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Prof. Robby juga menekankan pentingnya memaknai kerja akademik secara lebih substantif. Menurutnya, kemewahan dalam kehidupan saat ini tidak selalu berkaitan dengan kepemilikan materi, tetapi juga terletak pada kemauan untuk menikmati dan menekuni pekerjaan yang dilakukan, termasuk menulis, menghasilkan karya ilmiah, dan mengembangkan gagasan.

Dalam konteks kebijakan publik, kerja intelektual tersebut perlu disertai tanggung jawab etis. Ia mengingatkan pentingnya nilai keadilan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik, menurutnya, tidak semestinya kehilangan dimensi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Peluncuran buku ini menjadi relevan karena literatur analisis kebijakan publik berbahasa Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar rujukan yang tersedia berasal dari literatur berbahasa Inggris atau merupakan karya terjemahan. Handbook Analisis Kebijakan Publik dan Governance hadir untuk mengisi ruang tersebut sekaligus memberikan rujukan yang lebih komprehensif bagi akademisi, dosen, mahasiswa, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis kebijakan.

Buku setebal 418 halaman tersebut tidak hanya mengajak pembaca memahami kebijakan dari sisi regulasi atau hasil akhirnya, tetapi menempatkan cara berpikir dan strategi analisis terhadap proses kebijakan sebagai perhatian utama. Buku ini menguraikan bagaimana aktor, proses, desain kebijakan, tata kelola, dan governability saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.

Guru Besar FISIPOL UGM, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., yang menjadi salah satu narasumber dengan materi “Kurasi Naskah: Asah Kecakapan Analisis Kebijakan Publik”, menjelaskan proses intelektual di balik penyusunan handbook tersebut. Ia berperan sebagai editor sekaligus kurator yang membantu mengubah kumpulan tulisan awal yang berbentuk bunga rampai menjadi sebuah buku handbook yang lebih terstruktur dan memiliki benang merah analitik yang kuat.

Menurut Prof. Purwo, proses kurasi dilakukan dengan menata kembali struktur dan alur berpikir naskah tanpa menghilangkan artikel maupun mengubah argumentasi dasar para penulis. Ia juga memperkuat penggunaan diksi yang mencerminkan dimensi analisis kebijakan publik pada judul-judul bab sehingga identitas dan fokus analitik buku menjadi lebih jelas.

Sebanyak 23 bab dalam buku tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama, Bab 1–7, membahas aktor dan proses kebijakan publik. Bagian kedua, Bab 8–15, menawarkan berbagai pendekatan, kiat, konsep, desain, serta konteks atau lensa tertentu dalam menganalisis kebijakan. Sementara itu, Bagian ketiga, Bab 16–23, mengangkat dimensi governance dan governability.

Prof. Purwo menegaskan bahwa kemampuan mengategorikan, mengidentifikasi, dan menemukan benang merah dari berbagai persoalan merupakan bagian dari kecakapan analitik yang penting dimiliki penulis maupun mahasiswa. Ia juga memperkuat landasan epistemologis buku sebagai basis dalam membangun analisis kebijakan publik.

Narasumber berikutnya, Dr. M. Fauzi Said, M.Si., Sekretaris Senat FISIP Universitas Brawijaya, mengangkat tema “Asesmen sebagai Templat Berpikir dalam Menganalisis Kebijakan: Pendidikan Tinggi Indonesia”. Ia menyoroti persoalan kebijakan pendidikan tinggi, khususnya ketimpangan dalam penerapan regulasi dan instrumen akreditasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta maupun antara perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa.

Berangkat dari pengalamannya sebagai asesor, Dr. Fauzi memandang analisis kebijakan sebagai salah satu templat penting untuk membaca dan mengaudit kebijakan perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tantangan keterserapan lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja serta pentingnya memastikan kesesuaian antara kurikulum, kebijakan pendidikan, dan kebutuhan pengguna lulusan.

Ia mengusulkan perlunya perhatian terhadap desain kebijakan pendidikan jarak jauh dan model pembelajaran tatap muka agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan ketimpangan baru bagi perguruan tinggi, terutama PTS di daerah. Persoalan akreditasi dan tata kelola perguruan tinggi juga dinilai membutuhkan perhatian kebijakan pada tingkat nasional.

Sementara itu, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., yang merupakan penulis Bab 7 “Analisis Desain Kebijakan Perkoperasian di Belahan Dunia”, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi. Faktor aktor, proses implementasi, tata kelola, serta desain kelembagaan turut menentukan apakah sebuah kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan kebijakan koperasi desa yang perlu dilihat secara kritis, bukan hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat. Pengalaman Mondragon Corporation di Spanyol juga menjadi pembelajaran bahwa koperasi dapat berkembang melalui integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan universitas.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi yang dapat menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, kegiatan akademik, riset, maupun kemahasiswaan perlu diarahkan agar tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi memiliki orientasi dampak sosial dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dari perspektif kajian masyarakat dan organisasi keagamaan, Ketua Program Studi Magister Studi Agama-agama UIN Sunan Kalijaga, Dr. Dian Nur Anna, M.A., membahas tema “Mengedepankan Peran Agency dalam Analisis Kebijakan: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”. Bab yang ditulisnya mengkaji respons Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai dua organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19.

Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan William N. Dunn, kajian tersebut melihat proses mulai dari perumusan masalah, perumusan alternatif kebijakan, implementasi, hingga hasil kebijakan. Kajian menunjukkan adanya karakter dan pola implementasi yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU.

Muhammadiyah menunjukkan proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan hierarkis, sementara pada NU ditemukan dinamika yang lebih kuat di tingkat akar rumput, ketika pengurus lokal maupun warga melakukan penyesuaian terhadap keputusan pusat. Dinamika serupa juga terlihat pada cabang istimewa kedua organisasi di Malaysia yang perlu menyesuaikan kebijakan dengan regulasi pemerintah setempat.

Kajian tersebut sekaligus memperluas pemahaman mengenai agency dalam kebijakan publik. Agensi dalam politik dan kebijakan tidak hanya dimiliki negara (state), tetapi juga dapat dijalankan oleh masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.

Selain peluncuran dan bedah buku, kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi FUPI UIN Sunan Kalijaga untuk memperkuat jejaring kelembagaan dengan perguruan tinggi lain. Dalam kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara FUPI UIN Sunan Kalijaga dan FISIP Universitas Brawijaya.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara kedua fakultas sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Brawijaya. Ruang kolaborasi mencakup berbagai bidang, antara lain riset kolaboratif, penulisan dan penerbitan buku, seminar, penguatan akademik dan intelektual, serta pengembangan kerja sama yang mendukung peningkatan mutu kelembagaan.

Kerja sama tersebut juga memiliki rekam jejak yang lebih panjang. Sebelumnya telah terjalin kerja sama antara Universitas Brawijaya dan Program Studi Magister Studi Agama-agama UIN Sunan Kalijaga sejak 2021 hingga tahun ini. Penguatan kerja sama melalui MoU FUPI dan FISIP UB menjadi langkah lanjutan untuk memperluas kolaborasi tersebut ke tingkat fakultas dan membuka ruang sinergi yang lebih luas.

Bagi FUPI UIN Sunan Kalijaga, peluncuran Handbook Analisis Kebijakan Publik dan Governance dan penandatanganan MoU tersebut menunjukkan bahwa tradisi akademik tidak berhenti pada produksi pengetahuan, tetapi diarahkan untuk membangun jejaring, mempertemukan perspektif lintas institusi, serta menghasilkan gagasan yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan publik.

Melalui penguatan kolaborasi akademik dan produksi pengetahuan yang relevan, FUPI UIN Sunan Kalijaga terus mengambil peran dalam mempertemukan keilmuan, nilai, dan persoalan nyata masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan semangat UIN Sunan Kalijaga untuk mengembangkan pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. (humassk)