Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi tertinggi dalam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih. Hal itu terungkap dalam survei nasional Poltracking Indonesia bertema “Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dirilis Minggu (19/10/2025).

Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 3–10 Oktober 2025 itu melibatkan 1.220 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen. Populasi survei mencakup warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengungkapkan bahwa 65,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Menteri Agama, terdiri dari 10,8 persen sangat puas dan 54,9 persen puas.

“Sepuluh besar yang pertama dengan apresiasi paling tinggi tingkat kinerja setingkat menteri adalah Menteri Agama,” ujar Hanta dalam paparannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking TV. Penilaian ini menempatkan Menteri Agama di atas sejumlah menteri lain dalam kabinet, termasuk Menpora, Menteri Keuangan, dan Panglima TNI.

Dalam survei yang sama, Poltracking juga menilai keberhasilan Pemerintahan Prabowo–Gibran dalam sejumlah bidang. Lima aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah menjaga kerukunan antarumat beragama (86,7 persen), menjaga keberagaman (80,2 persen), menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (77,1 persen), penyediaan pendidikan terjangkau (76,8 persen), dan layanan kesehatan terjangkau (76 persen).

Menurut Hanta Yuda, hasil ini menunjukkan bahwa isu kerukunan dan kebinekaan menjadi salah satu modal kuat pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, peran Kementerian Agama dianggap cukup signifikan. “Ini adalah rekaman terhadap perspektif pemilih dari sisi penilaian publik,” katanya.

Lebih lanjut, Hanta menekankan bahwa penilaian publik bukan hanya ditentukan oleh efektivitas program, tetapi juga oleh kemampuan kementerian dalam menyampaikan kerja mereka kepada masyarakat. “Sebagus apa pun kinerjanya, kalau komunikasi publiknya tidak tersampaikan, maka itu tidak memberikan dampak positif secara evaluasi publik,” ujarnya.

Ia menilai, ke depan, para menteri perlu menggabungkan pendekatan teknokratis dengan strategi komunikasi yang efektif agar kinerja yang telah dilakukan dapat dikenali secara luas. Hasil survei ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Kementerian Agama, termasuk satuan kerja di bawahnya seperti Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), untuk terus memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik sesuai peran masing-masing.

Bagi PTKIN termasuk UIN Sunan Kalijaga, peningkatan kinerja diwujudkan melalui tata kelola pendidikan yang lebih profesional, perluasan akses layanan akademik yang inklusif, serta kontribusi nyata riset dan pengabdian masyarakat. Konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik menjadi kunci agar capaian positif ini tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin menguat di masa mendatang.(humassk)