UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi salah satu tuan rumah kegiatan Education Reform Dialog with Palestinian Ministry of Education and Higher Education melalui FGD Dialog Lintas Iman dan Capacity Building yang digelar di Ruang Rapat Pusat Administrasi Umum (PAU), Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan ini mempertemukan delegasi Palestina dengan pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia dan Australia dalam upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang reformasi pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum, penguatan kapasitas guru, serta pembangunan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dialog ini terselenggara melalui kolaborasi tiga negara, yakni Palestina, Australia, dan Indonesia, dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, serta Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, menegaskan bahwa kehadiran perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, termasuk UIN Sunan Kalijaga sebagai PTKIN tertua, tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang bangsa dalam merawat keberagaman. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada perdebatan mendasar mengenai identitas negara, yang akhirnya menemukan titik temu dalam dasar negara Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menurutnya, pendirian institusi pendidikan keagamaan yang kini berkembang dalam bentuk PTKIN bertujuan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. “Melalui pendidikan, negara menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjaga kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik akademik di UIN Sunan Kalijaga yang menjunjung keterbukaan. Kampus ini menerima mahasiswa lintas agama, menghadirkan dosen dari berbagai latar belakang keyakinan, serta mengembangkan keilmuan tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga sains dan teknologi. “Prinsip keislaman kami selaras dengan perkembangan modern dan konteks global,” katanya.
Prof. Noorhaidi mengungkapkan, pendekatan tersebut telah melahirkan alumni yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan komitmen terhadap nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami membuka diri bagi mahasiswa internasional, termasuk dari Palestina. UIN Sunan Kalijaga siap menjadi ruang belajar bersama untuk membangun masa depan yang lebih damai,” pungkasnya.
Gagasan tentang pentingnya dialog dan kerukunan tersebut, lanjutnya, salah satunya tercermin dalam praktik di masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY. Ketua FKUB, Prof. Machasin, menambahkan bahwa dialog menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat majemuk.
“Kerukunan bukan berarti tanpa masalah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan melalui dialog dan saling memahami,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa FKUB, yang melibatkan enam agama resmi di Indonesia, secara aktif memfasilitasi pertemuan lintas tokoh agama dan pemangku kepentingan.
Pendekatan berbasis pendidikan juga dikembangkan, termasuk melibatkan generasi muda dalam diskusi lintas agama, mengidentifikasi potensi konflik, serta mendorong aksi kolektif untuk mencegah disintegrasi sosial. Pengalaman ini menjadi bagian penting dari praktik baik yang dapat dibagikan dalam forum internasional.
Dalam konteks yang lebih luas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Dr. Ahmad Bahiej, menegaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam pengembangan Islam sejak era Kesultanan Mataram hingga kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ini.
DIY juga dikenal sebagai kota pendidikan dengan ekosistem akademik yang kuat, mulai dari Universitas Gadjah Mada hingga UIN Sunan Kalijaga. Di wilayah ini terdapat ratusan madrasah dan sekitar 400 pondok pesantren yang menjadi bagian dari sistem pendidikan keagamaan nasional.
“Kami membuka peluang bagi pelajar Palestina untuk menempuh pendidikan di madrasah maupun perguruan tinggi keagamaan di DIY,” ujarnya.
Pengalaman Indonesia dalam mengelola pendidikan dan keberagaman tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Palestina yang saat ini tengah menjalani proses reformasi pendidikan. Perwakilan Palestina, Director General Humanities and Social Studies, Ahmed Khateeb, menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan Australia dalam mendorong upaya tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Palestina saat ini tengah melakukan peninjauan kurikulum agar selaras dengan standar UNESCO serta target Sustainable Development Goals, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas.
Ia menilai, setiap bentuk dukungan pada fase ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di Palestina. Selain itu, proyek yang diusulkan juga dipandang sebagai peluang penting untuk memperkuat kapasitas institusi, khususnya bagi para pegawai di Pusat Kurikulum, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi fase lanjutan reformasi pendidikan.
“Fokus kami ke depan mencakup penguatan pembelajaran mendalam, internalisasi nilai, pendidikan inklusif, pengembangan kapasitas guru, serta pendidikan dalam situasi darurat,” ujarnya.
Meski menyambut baik inisiatif tersebut, Khateeb menekankan perlunya penguatan pada aspek implementasi agar program benar-benar relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia mengajukan sejumlah usulan strategis, antara lain penyusunan glosarium untuk memperjelas berbagai istilah kunci seperti reformasi pendidikan, moderasi beragama, kurikulum berbasis kasih sayang, dan kohesi sosial.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pelibatan masyarakat lokal dan guru dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif dan kontekstual. Penyesuaian pendekatan pembelajaran mendalam dengan kondisi nyata sekolah-sekolah di Palestina juga dinilai krusial.
Khateeb turut menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya digital terbuka yang tetap menjamin kemandirian, tanpa menciptakan ketergantungan terhadap teknologi tertentu. Ia juga mendorong agar praktik-praktik baik dari sistem pendidikan Australia maupun Indonesia dapat dihadirkan sebagai referensi pembelajaran.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa seluruh program pelatihan yang dirancang perlu benar-benar selaras dengan kebutuhan dan konteks pendidikan di Palestina, sehingga mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
“Dengan pendekatan yang tepat, kami yakin kerja sama ini dapat menjadi fondasi kuat bagi transformasi pendidikan di Palestina,” katanya.
Keterlibatan kampus dalam dialog internasional ini sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam diplomasi pendidikan, khususnya dalam mendorong nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan perdamaian dunia. Bagi UIN Sunan Kalijaga, forum seperti ini bagian dari komitmen lebih luas untuk menghadirkan pendidikan sebagai instrumen membangun peradaban yang inklusif dan harmonis di tingkat global.(humassk)