UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan responsif melalui pengembangan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut disampaikan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan dalam Uji Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didampingi Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), Dr. Shaleh, S.Ag., M.Pd., CM., CRMP., Rektor memaparkan perkembangan pengelolaan informasi publik di UIN Sunan Kalijaga, mulai dari pembenahan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi.
Di hadapan tim panelis yang terdiri atas Yohan Wahyu, jurnalis sekaligus peneliti Litbang Kompas; Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers periode 2022–2025; dan Edi Purwanto, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rektor menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan visi UIN Sunan Kalijaga sebagai perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka serta memiliki reputasi global.
Rektor mengungkapkan, ketika dirinya dilantik pada 24 Agustus 2024, UIN Sunan Kalijaga belum memperoleh predikat “Informatif” dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Kondisi tersebut menjadi titik awal pembenahan sistem pengelolaan informasi agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara lebih optimal.
“Saya menyadari bahwa kebutuhan informasi publik merupakan bagian dari visi dan misi UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi universitas yang unggul dan terkemuka serta meraih reputasi global,” ungkapnya.
Pembenahan kemudian dilakukan melalui penguatan sistem dan kelembagaan PPID. Dalam struktur pengelolaannya, Wakil Rektor II ditetapkan sebagai Ketua PPID UIN Sunan Kalijaga, dengan SPI berperan sebagai pendamping dalam penguatan tata kelola dan pengawasan.
Upaya tersebut membuahkan hasil pada Desember 2025. Untuk pertama kalinya, UIN Sunan Kalijaga meraih predikat Informatif dengan nilai 96,85 dan menempati peringkat ke-16 di antara perguruan tinggi. Capaian ini menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.
Pada 2026, komitmen tersebut diwujudkan melalui empat langkah strategis. Pertama, pengalokasian anggaran PPID dalam rencana kinerja anggaran lembaga. Kedua, penguatan sumber daya manusia yang secara khusus menangani keterbukaan informasi publik. Ketiga, pengembangan inovasi layanan informasi. Keempat, pelibatan mahasiswa melalui pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Kisuka Menjawab, layanan informasi publik berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Diluncurkan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat pada 15 Oktober 2026 dalam Seminar Nasional PPID, platform ini dirancang untuk membantu masyarakat dan sivitas akademika memperoleh jawaban atas berbagai kebutuhan informasi secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Inovasi tersebut sekaligus mencerminkan upaya UIN Sunan Kalijaga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nama dan filosofi Kisuka Menjawab juga merefleksikan semangat Sunan Kalijaga dalam membangun kedekatan dan hubungan harmonis dengan masyarakat melalui pendekatan kultural.
Dalam sesi diskusi, panelis turut mendalami sejumlah aspek keterbukaan informasi di lingkungan kampus, termasuk dukungan universitas terhadap kebebasan pers mahasiswa, penanganan isu internal, serta mekanisme tindak lanjut atas kritik dan aspirasi publik.
Menanggapi hal tersebut, Rektor menjelaskan bahwa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena memperoleh dukungan pendanaan dari universitas sebagaimana unit kegiatan mahasiswa lainnya. Terkait persoalan internal, salah satunya mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT), universitas menyediakan mekanisme banding sebagai ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keberatan dan memperoleh tindak lanjut.
Rektor juga menegaskan bahwa kritik dan respons dari berbagai kalangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan kampus yang terbuka. Masukan tersebut diterima sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan universitas.
Keikutsertaan dalam uji publik Komisi Informasi Pusat ini menjadi bagian dari upaya UIN Sunan Kalijaga memperkuat budaya keterbukaan informasi, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab institusi pendidikan tinggi kepada masyarakat.
Melalui penguatan PPID, inovasi layanan digital, dan keterlibatan sivitas akademika, UIN Sunan Kalijaga terus mendorong tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (humassk)
