Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga kembali meluluskan Doktor. Dr. Abdul Rahim Hakimi adalah Mahasiswa Luar Negeri UIN Sunan Kalijaga berkebangsaan Afghanistan. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Accountability of Afghan Government from Maqasid Perspective: Five Necessities of Human Survival. Pada sidang promosi Doktoralnya di Aula Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jumat (2/12). Sidang dibuka oleh Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A., didampingi Sekretaris Prodi, Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. Turut hadir dalam sidang ini selaku promotor/penguji Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., Zulkipli Lessy, S.Ag, S.Pd., M.Ag., MSW., Ph.D., Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Dr. Suhadi, M.A., Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., dan Ro'fah, S.Ag., M.A., BSW., Ph.D.

Pada disertasinya, Dr. Hakimi menjabarkan bahwa warga Afghanistan menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi terhadap kaum minoritas, ketidakamanan hidup, imigrasi, genosida, krisis ekonomi, dan mengabaikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, disertasi ini bertujuan untuk meneliti akuntabilitas pemerintah Afghanistan dari perspektif Maqashid tentang five necessities (ad-darurah al khamsah) kelangsungan hidup manusia. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya melalui disertasi ini adalah apa hubungan antara maqashid dan akuntabilitas pemerintah, apakah pemerintah Afganistan sudah memenuhi tujuannya dan bertanggung jawab atas lima kebutuhan hidup manusianya dan jika pemerintah tidak dapat melindungi lima kebutuhan, apa saja penyebab kegagalan ini?

Untuk menjawabnya, Dr. Hakimi menganalisis kegiatan, rencana, dan langkah-langkah pemerintah melalui lensa pandang Maqashid tentang lima sektor kehidupan manusia yang oleh para pakar Maqasid yang bertekad sebagai elemen kelangsungan hidup manusia seperti kebebasan beragama, pemeliharaan jiwa, perlindungan pikiran, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan properti.

Disertasinya ini merupakan topik baru, belum ada penelitian mengenai akuntabilitas pemerintah dari perspektif Maqasid yang mencakup kelima kebutuhan hidup di tempat lain pada umumnya dan di Afghanistan secara khusus. Lebih jauh lagi, konsep dan tujuan yang diangkat dalam disertasinya ini dapat diteliti lebih lanjut di berbagai bidang. Seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, korupsi, pemerintahan yang baik, ekonomi politik, dan hubungan pemerintah dengan rakyat.

Menurut penelitiannya, pemerintah Afghanistan telah gagal di semua lima sektor. Pemerintah gagal melindungi minoritas agama dan jiwa warga negara. Meskipun pemerintah telah mengukur rencana untuk mengurangi budidaya narkotika, mendirikan rumah sakit untuk pengobatan penyakit mental dan membuka sekolah yang berorientasi pada pertumbuhan pikiran, namun masih saja ada beberapa kekurangan. Demikian juga pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan penduduk seperti memberlakukan undang-undang namun belum diterapkan. Pemerintah juga telah gagal melindungi fasilitas publik dan pribadi dengan berbagai alasan. Tantangan yang dihadapi Afghanistan akan terus berlangsung, setidaknya dalam dua dekade terakhir.

Dr. Hakimi memberikan saran untuk keberhasilan dan kredibilitas internal dan eksternal pemerintah, hal ini diajukan untuk pertama-tama mendukung agama karena hukum Islam telah memberikan kebebasan kepercayaan kepada masyarakat dan melindungi hak-hak kaum minoritas. Karena mereka memiliki hak yang sama dengan mayoritas masyarakat, mereka harus menghormati agama minoritas; Pemerintah harus memelihara kehidupan dan harta benda mereka; Dan menghukum mereka yang mengganggu penyelenggaraan ibadah. Kasus kedua adalah perlindungan atas kehidupan, pikiran, dan generasi manusia. Hukum menuntut pemerintah memprioritaskan keselamatan hidup, pertumbuhan, pelestarian pikiran, dan pemeliharaan keturunan, dalam rencana dan kebijakannya untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Prinsip lain, yang merujuk pada milik umum dan pribadi, adalah bahwa pemerintah membutuhkan materi untuk kesejahteraan pemerintah dan rakyat, sehingga perlu untuk mempertahankan kedua belah pihak kaitannya memberantas kemiskinan dan pengangguran dari masyarakat. (Ihza/Weni)