Wakil Menteri Keuangan RI Launching Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UIN Suka

Wakil menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D., mengunjungi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8/7/2022. Kunjungan Wamen yang dibersamai oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman, S.T., M.A., Ph.D., Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax., Kepala Lembaga National Single Window, Muh. Agus Rofiudin SKom MM.,Direktur Pembiayaan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah SH MA., kali ini dilakukan dalam rangka Launching Gedung Kuliah terpadu UIN Sunan Kalijaga Skema SBSN Tahun 2022, Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016 dan 2918, serta Sharing Session bersama Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga bertempat di Convention Hall /Prof. RHA. Soenarjo. Pada launching Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UIN Sunan Kalijaga Skema SBSN Tahun 2022, Wamenkeu didampingi Dirjen dan Rektor UIN Sunan Kalijaga ditandai dengan proses pengecoran tiebeam / sloof.

Kunjungan dari Kementerian Keuangan pada agenda penting pengembangan kampus UIN Suka Kali ini juga dihadiri Rektor UIN Suka, Prof. Al Makin, Wakil Rektor 2, bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Sahiron, jajaran pimpinan birokrasi Rektorat, Dekanat, Tim SBSN UIN Suka, Tim Jasa Konsultan Perencana oleh PT. Pola Dwipa, Tim Konsultan Manajemen Konstruksi, PT. Arss Baru Yogyakarta, dan Tim Kontraktor Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu, PT. Hari Jaya Palung, Biro Perencanaan Kementerian Agama, dan Kasubdit Sarpras Pendis.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin dalam sambutannya di hadapan para tamu menyampaikan apresiasinya atas bantuan pemerintah untuk pembangunan gedung perkuliahan yang baru. UIN Sunan Kalijaga sudah mendapat tiga kaligrantSBSN dari Kemenkeu.

“Dan saya bisa katakan bahwa UIN Sunan kalijaga menjadi satu satunya Perguruan Tinggi Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dengan akreditasi unggul. Ingat, satu-satunya di Indonesia,” kata Al-Makin.

Dengan pembangunan gedung baru ini diharapkan animo pelajar untuk mendaftar di UIN Sunan Kalijaga akan semakin membesar. Terlebih lagi, tahun ini UIN Sunan Kalijaga menempati urutan pertama terkait minat para calon mahasiswa.

“Statistik menunjukkan UIN Sunan Kalijaga adalah seleksi paling ketat nomor 1 dan rata-rata per tahun mencapai 150.000 pendaftar, sedangkan yang diterima hanya 4.500,” jelasnya.

Prof Al-Makin juga menjelaskan UIN Sunan Kalijaga termasuk universitas dibawah Kementerian Agama yang paling banyak mendapatkan status akreditasi Unggul dari sisi Prodi, yaitu ada Prodi tujuh yang terakreditasi unggul dan sembilan prodi akreditasi internasional AUN-QA.

Sementara di sesi Sharing Session Rektor mengatakan UIN Sunan Kalijaga mempunyai tradisi yang panjang terutama di dalam bidang yang berbeda dengan scope di Kementerian Keuangan. Karena UIN Sunan Kalijaga memiliki spesifikasi bidang yang meliputi Multikulturalisme, keragaman, dan dialog antar iman. Prof. Al Makin juga menyampaikan tentang sesepuh UIN Sunan Kalijaga yakni Prof. Mukti ali yang menjadi Menteri Agama dan sekaligus menjadi penggagas fondasi kehidupan beragama yang Multikultur di era Orde Baru. Konsep Mukti Ali dikenal dengan trilogi kerukunan umat beragama yang melingkupi relasi antar umat beragama, antar umat beragama dan agama dengan pemerintah. Saat ini mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Yudian wahyudi menjadi Kepala BPIP dan mantan Rektor yang lain Prof. Amin Abdullah menjadi Dewan Pengarah BPIP. Pihaknya berharap dengan dukungan yang baik dari pemerintah terhadap perkembangan kampus UIN Sunan Kalijaga, ke depan akan semakin banyak alumni UIN Sunan Kalijaga yang berkontribusi dalam estafet kepemimpinan bangsa dan negara.

Dalam laporannya mengawali agenda launching, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, S.T., M.A., Ph.D. , antara lain menyampaikan, bahwa pengalokasian SBSN Proyek untuk Provinsi D.I. Yogyakarta, mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Total keseluruhan alokasi SBSN Proyek Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2015 s.d 2022 telah mencapai Rp. 2,6 triliun. Dalam periode ini, Kementerian Agama mendapatkan alokasi pembiayaan, yang utamanya digunakan untuk membiayai sektor pendidikan. Sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah untuk keberlanjutan program pembangunan nasional di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta, pada tahun anggaran 2022 ini untuk Provinsi D.I. Yogyakarta telah dialokasikan SBSN Proyek senilai Rp 430,6 miliar, yang terdiri dari 14 proyek pada 3 K/L, yaitu: Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan.

Di antara berbagai proyek yang akan dilaksanakan tersebut juga terdapat proyek prioritas sektor pendidikan yaitu Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang hari ini dilakukan prosesi launching pembangunannya. Hal ini sebagai penanda dimulainya proses pembangunan proyek infrastruktur tersebut mulai tahun 2022 ini. Pembiayaan SBSN pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah dilakukan dengan total Rp 121,97 miliar. Yang meliputi: 1. Pembangunan Gedung Utara FEBI pada tahun 2016 sebesar Rp.30.224.521.000; 2. Pembangunan Gedung Selatan FEBI pada tahun 2018 sebesar Rp.50.000.000.000; 3. Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu pada tahun 2022 sebesar Rp 41.750.000.000. Kemenkeu menilai Pembangunan Gedung FEBI dengan Skema SBSN dapat berhasil baik.

Selain itu proyek pada UIN Sunan Kalijaga, beberapa proyek strategis di Prov. D.I. Yogyakarta juga telah selesai dan berhasil diwujudkan pembangunannya sampai tahun 2021, antara lain: 1. Elektrifikasi Jalur Kereta Api Lintas Yogyakarta – Solo. 2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pangan Tradisional Terintegrasi Berstandar current Good Manufacturing Practices (cGMP). 3. Pembangunan prasarana pendidikan tinggi dan madrasah termasuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Yogyakarta. 3. Pembangunan infrastruktur jalan-jembatan seperti Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Gunung Kidul. 6. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di beberapa daerah seperti Sungai Progo.

Sementara itu, Wamenkeu RI, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D., dalam pidatonya menyampaikan, refleksi kondisi nasional pada Juli tahun lalu dimana pemerintah sibuk dalam penanganan pandemi varian delta. Sedangkan di tahun ini Pemerintah sudah giat lagi menggencarkan proyek-proyek pembangunan. Saat ini Kementerian Keuangan mengalokasikan dana pembangunan yang dikeluarkan dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Alokasi dana SBSN untuk pembangunan infrastruktur menjadi utang yang memenuhi kriteria syariah. Dana harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan keberlanjutan pembangunan Ekonomi, maupun Sumber Daya Manusia.

Pemanfaatan SBSN salah satunya adalah membangun infrastruktur baik secara fisik maupun sosial kemasyarakatan dan berkelanjutan. Pembangunan yang telah selesai menggunakannya SBSN adalah Gedung FEBI Utara dan Selatan, dan sekarang sedang berlangsung pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di Kampus UIN Sunan Kalijaga ini. Gedung-gedung yang di bangun dengan Skema SBSN di kampus UIN Sunan Kalijaga telah menghasilkan lulusan, makin hari makin menambah lulusan, menghasilkan output lulusan yang pintar, yang akan membangun ekonomi syariah Indonesia. Inilah kemanfaatan Gedung FEBI yang dapat melahirkan banyak alumni berkontribusi bagi pembangunan ekonomi syari’ah di Indonesia. Prof. Suahasil Nazara berharap dengan pembangunan yang dilakukan secara bersama ini akan terbangun tanggung jawab yang tinggi dalam pengembangan ekonomi Indonesia yang berprinsip syariah, sehingga berdampak positif pada kestabilan siklus perputaran ekonomi nasional.

Pihaknya beserta jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para investor Sukuk Negara khususnya dari Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah setia berinvestasi di Sukuk Negara dimana hasil investasi para investor diwujudkan oleh Pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian D.I. Yogyakarta.

Sementara itu, dalam Sharing Session yang bertajuk “Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Peran APBN terhadap Pembangunan Infrastruktur dan UMKM di daerah” Prof. Suahasil Nazara menyampaikan bagaimana kondisi dan pengendalian pademi dari aspek kebijakan keuangan. Dalam sesi ini juga dijelaskan bagaimana pemerintah mendayagunakan APBN untuk diprioritaskan pada perlindungan sosial warga negara dari aspek kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Selain itu juga disampaikan bagaimana strategi pemulihan ekonomi dengan aspek multidimensi. (Tim Humas)