Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar mendorong perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam membangun ekosistem halal yang tidak hanya bertumpu pada sertifikasi produk, tetapi juga menyentuh dimensi moral, intelektual, dan spiritual.

Pesan itu disampaikan Nasaruddin saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 bertema “Penguatan Ekosistem Halal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Forum tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Tengah Drs. Johan Hadiyanto, M.Si., Gubernur DIY yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Noviar Rahmad, M.Si., Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan, jajaran wakil rektor, dekan, direktur, narasumber konferensi, pelaku industri halal, akademisi, serta pegiat ekonomi syariah.

Nasaruddin mengatakan, konsep halal dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dua unsur lain, yakni thayyiban dan mubarakan. Menurut dia, halal tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan fikih atau legalitas produk, tetapi sebagai sistem nilai yang membentuk kualitas hidup manusia.

“Tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal dan thayyib itu mubarak. Karena itu ketiganya harus hadir secara bersamaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ekosistem halal selama ini masih cenderung dipahami dalam kerangka fisik, seperti makanan dan produk konsumsi. Padahal, kata dia, manusia juga mengonsumsi hal-hal nonfisik, termasuk ilmu pengetahuan, bacaan, dan nilai-nilai yang membentuk cara berpikir.

Karena itu, Nasaruddin berharap UIN Sunan Kalijaga menjadi pelopor dalam membangun budaya halal yang lebih substantif. “Dari kampus inilah perubahan besar itu dapat dimulai,” katanya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan mengatakan penguatan ekonomi syariah menjadi penting di tengah dunia yang sedang menghadapi ketidakpastian global, mulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga ketimpangan sosial.

Menurut Noorhaidi, ekonomi syariah tidak lahir semata sebagai sistem transaksi atau instrumen keuangan alternatif, melainkan sebagai visi peradaban yang menempatkan keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sebagai fondasi pembangunan ekonomi.

“Ekonomi syariah harus menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat, memberdayakan kelompok rentan, dan membangun ketahanan ekonomi bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Founder dan CEO Kabar Group Indonesia Upi Asmaradhana mengatakan Forum Ekonomi Regional digagas sejak 2025 sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat kontribusi media dan masyarakat bagi pembangunan nasional. Forum ini telah digelar di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Pontianak, dan Yogyakarta.

Upi mengatakan Yogyakarta dipilih karena memiliki kekuatan akademik, budaya, dan sejarah panjang sebagai pusat pendidikan. Ia menilai UIN Sunan Kalijaga, sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri tertua, memiliki posisi strategis dalam memperluas gagasan ekonomi syariah dan ekosistem halal.

“Dari Yogyakarta, kita ingin menyebarluaskan ekosistem halal, ekonomi syariah, dan potensi dunia Islam yang sesungguhnya sangat besar,” katanya.

Forum ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, kampus, industri, media, dan masyarakat dalam membangun ekosistem halal yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia menuju pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia. (humassk)